Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyiapkan insentif untuk program peningkatan bottom line bagi industri Indonesia baik di sektor mineral seperti nikel dan alga.

Ikhsan Adhi, Asisten Spesialis Pemurnian Migas Kementerian Investasi dan Pengolahan/BKPM, mengatakan pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan serangkaian insentif yang nantinya akan ditawarkan kepada investor yang berminat terjun di sektor pengilangan Indonesia.

Dijelaskannya, kajian tersebut dilakukan segera setelah BKPM resmi mendapat kewenangan dari lembaga sektor unggulan di bidang penurunan industri. Insentif tersebut diberikan untuk mendorong perampingan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target Presiden Prabowo Subianto yaitu sekitar 8%.

“Sedang kami kaji. Setelah mendapat kewenangan sebagai Kementerian Investasi dan Desentralisasi, (insentif) menjadi fokus pembahasan kami,” jelas Ikhsan usai Agenda Kopi Pagi: Peran Kemunduran Industri Menuju Indonesia Emas 2045 Jakarta. pada Jumat (11/1/2024).

Salah satu insentif yang disiapkan Pemerintah terhadap program rendah ini adalah kredit pajak dan kredit pajak. Ikhsan mengatakan, masa berlaku insentif ini akan diperpanjang setelah habis masa berlakunya pada Oktober 2024.

Sementara itu, Ikhsan belum bisa menyebutkan jenis insentif lain yang akan diberikan kepada investor ke depan. Sebab, partai masih mempelajari dan merencanakan strategi dan tantangan yang dihadapi masing-masing sektor.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mengadakan pertemuan untuk berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui kebutuhan masing-masing sektor industri. Hal ini dilakukan agar insentif yang akan diberikan sesuai dengan tren industri dan dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami juga sedang dalam tahap diskusi dan sudah duduk bersama para pihak mengenai kebijakan (insentif) apa yang ingin kami berikan. Apakah ada insentif usaha khusus yang akan kami berikan untuk sektor ini atau insentif tambahan lainnya,” kata Ikhsan.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Pembangunan Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan memprioritaskan kalangan bawah sebagai tujuan institusi jangka pendek. 

Rosan menjelaskan, nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diperluas menjadi Kementerian Penanaman Modal dan Pengurangan Pendapatan. Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan nilai produk yang dihasilkan hilirisasi. Oleh karena itu, kementerian akan mengutamakan keturunan pertama. 

“Kita lihat di hilir nilai tambah ini [added value], apa yang bisa kita dorong agar ini bisa menjadi yang pertama, baik di pertambangan, operasional, perikanan dan lain-lain,” kata Rosan.

Dia menjelaskan, hingga saat ini tujuan penurunan air tersebut masih pada produk mineral seperti nikel. Meski begitu, lanjutnya, Prabowo ingin turun dan berkembang sesuai visi dan misinya. 

Rosan mencontohkan, banyak produk lokal bagus yang lebih cenderung di hilir, seperti rumput laut dan perikanan.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel