Business.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengatakan pemerintah Raqqa harus hati-hati melaksanakan program andalan gizi gratis (MBG) dan menutup celah korupsi. 

Arjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan korupsi menjadi masalah dalam pelaksanaan program pangan gratis.

“Itu masalah budaya, budaya korupsi, dan itu harus kita hilangkan. Harus hilang,” kata Arjad Gen8 Bicara 8% Bisa! Pertumbuhan Ekonomi 8% di Jakarta, Kamis (17/10/2024) .

Meski demikian, Arsjad mengatakan program pangan gratis memberikan dampak positif bagi kesehatan dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Untuk kesehatan misalnya, program ini ditujukan pada anak kecil dan ibu hamil untuk mencegah pertumbuhan.

Untuk itu, Arsjad pun meminta pihak swasta turut serta dalam program andalan Prabowo-Gibrant, termasuk adopsi teknologi.

“Makanya kami imbau tidak hanya pemerintah tapi juga swasta untuk bersatu agar biayanya terlihat dan terbuka, harus ada transparansi, makanya digitalisasi itu penting,” ujarnya.

Dari program MBG ini, Cadin ingin setiap Rp 1 yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan dampak positif dalam membangun ekosistem mulai dari sektor industri hingga pangan, logistik, kesehatan, dan teknologi.

“Jika Anda makan makanan bergizi, Anda akan sehat. “Kami tidak perlu mengeluarkan biaya BPJS untuk biaya tambahan yang tinggi dan uangnya bisa digunakan untuk hal lain,” ujarnya.

Ia mengatakan skema pangan gratis akan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi hingga 8%. “Bukan sekedar pangan gratis, tapi pangan bergizi dan berdampak ekonomi,” jelasnya.

Selain itu, Arsjad mengatakan program gizi gratis berperan penting dalam membentuk nilai kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi pada anak Indonesia.

“Selain menjaga kesehatan generasi muda dan memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil, jika tidak, IQ masyarakat Indonesia akan terus menurun. “Pada akhirnya, kebanyakan dari kita tidak memiliki IQ yang tinggi karena masalah gizi dan kesehatan,” ujarnya.

Davy Maysari, pendiri UKMIdonesia.id & Tumbu.co.id senilai tiga dolar, menyoroti pengalamannya tentang budaya korup di Indonesia. Ia juga mengingatkan agar program tersebut berjalan tanpa korupsi.

“Ini program yang tidak perlu dipikirkan lagi, niatnya baik, tapi mengingat rekam jejak korupsi di negara ini, kita tetap harus hati-hati. Kemana perginya kelompok 8%? Sudah 8%, tapi kelompok terbawah masih miskin.” Aku tidak membutuhkan itu,” kata Davey.

Selain itu, Dewey berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan program MBG untuk memperluas usaha mikro lokal. “Jika tidak ada bias, maka uang akan mengikuti. “Ketimpangan semakin meningkat.

Selain itu, Dewey mengusulkan agar program MBG dijalankan dengan sistem voucher. Dalam skema tersebut, setiap siswa diberikan voucher untuk menentukan menu makanan pilihannya, sehingga tercipta sistem pasar.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA