Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025. Pembahasan UMP 2025 diperkirakan akan semakin intensif seiring dengan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Presiden. Presiden Indonesia.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, memperkirakan pemerintah masih menggunakan cara penghitungan UMP 2025 yang sama seperti tahun lalu, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien penambahan pegawai.

Berdasarkan prakiraan perekonomian terkini, diperkirakan kenaikan UMP pada tahun 2025 berkisar antara 2,7% hingga 3,8% dengan rata-rata sekitar 3,1%, kata Josua, Selasa (22/10/2024) kepada Bisnis. ).

Josua mengatakan kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan upah yang lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana rata-rata kenaikan UMP pada tahun 2024 hampir 2% hingga 4%.

Namun, Josua memperkirakan daerah tertentu mungkin mengalami kenaikan UMP yang lebih tinggi, tergantung pada faktor lokal seperti tingkat inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi angkatan kerja.

Sementara itu, wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan UMP tinggi antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta yang diperkirakan memiliki pertumbuhan UMP antara 3,3% hingga 3,7%.

Kini, lanjut Josua, diperkirakan wilayah Sulteng dan Sultra juga mengalami kenaikan yang tinggi, antara 5,7% hingga 5,9%. Peningkatan UMP wilayah ini pada tahun 2025 didorong oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) negara yang solid.

Selain itu, Josua juga memperkirakan Kepulauan Maluku dan Papua berpotensi menaikkan UMP. Di sana, pertumbuhan UMP bisa mencapai 5,3%-7,8% karena pertumbuhan PDB di wilayah tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, tingkat pengangguran, dan komposisi angkatan kerja sah di masing-masing daerah.

Diberitakan sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk mencari kesepakatan terbaik mengenai upah minimum provinsi (UMP).

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rashid menilai perlu ada jalan tengah agar UMP menguntungkan kedua belah pihak pada 2025.

“Kita harus menemukan suatu titik. “Nah, ini adalah titik yang harus kita temukan. Kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada kesamaannya,” kata Arsjad saat ditemui di lokasi FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurut Arsjad, pengusaha harus memastikan upah yang baik bagi pekerjanya. Sejalan dengan pemberian gaji, pengusaha juga diharapkan dapat menjamin produktivitas karyawannya.

Dia memutuskan bahwa pemberi kerja dapat menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Dengan begitu, pengusaha dan pekerja tidak lagi berkonflik soal UMP.  

Setiap tahun kami membuat keributan. Mari kita lihat hal-hal yang kita sepakati, kita lihat bagaimana jadinya. Ini penting. “Model pembangunan Jepang saat itu adalah pekerja dan buruh saling terhubung untuk membangun bersama,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel