Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan Presiden terpilih Prabov Subjant dipatok sebesar Rp71 triliun.

Namun para ekonom memperkirakan anggaran tersebut masih belum mencukupi jika tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi prevalensi stagnasi pertumbuhan. 

Apalagi, prevalensi narkotika pada masa pemerintahan Joko Widodo belum mencapai angka 14% pada tahun ini. Berdasarkan Survei Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi pada tahun 2022 masih sebesar 21,6%, hanya DKI Jakarta dan Bali yang mencapai target tersebut. 

Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Arijo D. P Irhama mengatakan, jika dihitung berdasarkan jumlah siswa PAUD, SD, SMP, hingga SMA di 36 provinsi, kecuali Jakarta dan Bali, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 84 triliun. 

Perhitungan saya jauh di atas alokasi yang ditetapkan pemerintah. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 71 triliun rupiah, termasuk semuanya untuk lembaga-lembaga yang nantinya akan dibangun untuk mengelola program ini, kata Arijo dalam rapat umum, Minggu. (18.8.2024). 

Namun jika dihitung baik Jakarta maupun Bali, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 88,4 triliun. Padahal, anggaran tersebut belum termasuk biaya logistik, staf, atau tim yang akan mendistribusikan program.

Untuk mengatasi krisis pertumbuhan secara keseluruhan, Arrijo menegaskan program tersebut belum tentu efektif. Pasalnya, terhambatnya pertumbuhan tidak hanya disebabkan oleh asupan nutrisi saja, namun juga pada masa kehamilan ibu dan kualitas fasilitas kesehatan. 

“Saya ingin bertanya apa hasil dari program ini, apakah bisa mengatasi kekurangan seperti yang disebutkan?” 

Di sisi lain, Ariyo juga menyoroti perkiraan total anggaran program makan gratis bergizi yang disebutkan tim Prabovo-Gibran sebesar Rp400-500 triliun pada tahun 2029. Hal ini sejalan dengan perluasan program yang akan ditujukan sepenuhnya kepada mahasiswa. tingkat pendidikan. 

Optimisme terhadap realisasi program ini tidak didukung oleh kondisi perekonomian yang saat ini masih rapuh. Ia menilai program ini justru akan memberatkan di tengah terbatasnya ruang fiskal akibat kewajiban pembayaran utang yang diwarisi Jokowi dari pemerintahan Prabowo yang berjumlah hampir Rp 800 triliun. 

“Pasca pelantikan Prabov, perlu dijelaskan kembali janji-janjinya, terutama terkait dengan program makan bergizi gratis, karena saya yakin masyarakat menunggu penjelasan mengenai program ini agar dapat memberikan kejelasan dan hal ini. penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pasar. persiapan arena sekarang dalam proses perencanaan,” tutupnya. 

Sebagai informasi, rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG dalam RAPBN 2025 mencapai Rp71 triliun atau 0,29% PDB yang mencakup biaya pangan, distribusi (perlindungan), dan operasional lembaga yang menangani program MBG. Program ini juga bertujuan untuk menyerap 0,82 juta tenaga kerja. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan VA Channel