Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Anshor) meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menunda kenaikan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. 

Ketua Departemen Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor Muhammad Arif Rohman menilai kebijakan kenaikan PPN hingga 12 persen akan sangat membebani para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat pada umumnya. masih berjuang. Untuk menghindari dampak pandemi Covid-19. 

Ia menyadari pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai proses pembangunan. Namun menurutnya, kenaikan PPN bukanlah solusi tepat di tengah lemahnya perekonomian Indonesia.

“Kami menghimbau kepada pemerintahan Prabowo untuk menunda kebijakan ini hingga perekonomian sedikit lebih stabil dan mencari alternatif yang lebih sesuai bagi dunia usaha dan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/9).

Selain itu, ia menilai banyak indikator perekonomian yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sedang kurang baik.

Tanda-tandanya, kata dia, deflasi empat bulan terakhir semakin meluas, gelombang PHK semakin parah, sektor manufaktur terpuruk, rupee melemah, inflasi pangan sedikit tinggi, dan persentase kelas menengah. menyusut.

“Karena bagaimanapun juga, proses peralihan dari kepemimpinan lama ke kepemimpinan baru pasti ada unsur ketidakpastiannya.”

Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai sebesar 12 persen paling lambat 1 Januari 2025, sesuai dengan Pasal 7 Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Pasal 7 Tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Airlangga mengumumkan kenaikan PPN sebesar 12 persen pada awal tahun depan. tahun diatur dalam Pasal 7(1). 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Oleh karena itu, kecuali pasal ini dicabut oleh undang-undang lain, maka PPN sebesar 12% tetap berlaku.

“Sesuai HPP masih naik 12%,” kata Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Shri Mulyani merasa was-was karena banyak pihak yang mendorong rencana kenaikan PPN. Padahal, menurut dia, kenaikan PPN untuk menjaga daya beli masyarakat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel