Bisnis.com, Jakarta – Komisi VI DPR memberi lampu hijau Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada tiga BUMN emiten ADHI, PTPP, dan WIKA dengan total nilai Rp 5,65 triliun.

Pertemuan dengan Menteri BUMN Eric Thohir diakhiri dengan penjelasan usulan PMN tahun anggaran 2025 dan monitoring penambahan modal periode 2020 hingga 2024.

Oleh karena itu, 9 Fraksi Komisi VI DPR mendukung usulan PMN 2025. Keputusan ini mempertimbangkan Kementerian BUMN dan BUMN dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menghasilkan persetujuan BUMN 2025. Usulan PMN sebesar Rp 44,24 triliun.

Dari total dana tersebut, Rp5,65 triliun akan mengalir ke tiga emiten buruh atau konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Vijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Rinciannya, Perdana Menteri akan mendapat PMN 2024 sebesar Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Baven dan Solo-Jogja.

Selain itu, Vijaya Karya memiliki nilai Rp2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Kemudian, PTPP Rp 1,56 triliun untuk menyelesaikan Proyek Jogja-Baven dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

Sekadar informasi, Kementerian BUMN diketahui mengajukan PMN 2025 senilai Rp 44,24 triliun. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sedangkan pengembangan bisnis mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.  

Sebanyak 16 BUMN diusulkan menerima PMN pada tahun 2025. Suntikan terbesar menyasar PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap 2 dan 3.

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang diakibatkan oleh keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel