Bisnis.com, Jakarta – Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya mendukung pernyataan pemerintah mengenai utang sebelumnya untuk membiayai APBN 2025 atau anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pancharan menyarankan agar pembayaran dilakukan melalui Surat Berharga Negara (SBN) dalam mata uang asing (valas) dan bukan dalam SBN rupee. Menurutnya, likuiditas luar negeri justru akan membantu menutup kesenjangan kebutuhan investasi jangka panjang.

“Saat ini minat terhadap pasar sekuritas dolar AS sedang tinggi namun produknya terbatas sehingga penerimaan pasar diprediksi akan baik,” jelas Pancharan kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Dan, lanjutnya, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) pada pertengahan September. Menurut dia, kemungkinan besar bank sentral akan memangkas suku bunga sebanyak dua kali, dengan pemotongan minimal 50 bps.

Pancharan meyakini simpanan di AS kemungkinan besar akan keluar dan mengalir ke negara berkembang seperti Indonesia. Namun, dia mengingatkan pemerintah untuk memilih waktu yang tepat saat mengeluarkan SBN pada anggaran APBN 2025.

“Jadi upayanya tepat, hanya jangka waktu saja. Kalau tepat setelah pemotongan kedua [Fed interest rate], maka beban bunganya akan berkurang,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Kebijakan Anggaran dan Portofolio, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan Rico Amir memaparkan laporan pemerintah atas penyampaian APBN 2025.

Jadi, sampai akhir tahun ini, kami tidak akan memberikan uang asing lain kepada SBN kecuali APBN pra 2025, yaitu pendanaan yang kami lakukan tahun ini untuk tahun 2025, jelas Rico dalam media briefing APBN 2025. Jumat (27/9/2024).  

Dia menjelaskan, penilaian awal bisa dilakukan pada tahun anggaran berjalan atau triwulan IV sesuai norma yang berlaku. Misalnya, penilaian awal tahun 2025 akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2024 atau sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2024. 

Alasan lainnya adalah pemerintah memilih mengumpulkan dana lebih awal karena melihat kondisi bisnis yang menguntungkan seiring dengan suku bunga yang mulai turun.

“Prospek keluar utangnya bagus, bagus, tahun depan kita bisa seperti Gaz, itu mungkin,” lanjutnya.  

Ricoh menegaskan, keringanan utang sebelum tahun anggaran berjalan bertujuan untuk mengurangi biaya pinjaman. 

Namun, Ricoh mengatakan pemerintah belum memutuskan rencana penerbitan SBN mata uang baik melalui valuta asing maupun di dalam negeri. Penawaran ini sebagian besar bergantung pada kondisi ekonomi dan pasar. 

“Sifatnya sangat fleksibel. Ke depan kita berharap perekonomian kita akan membaik dan kondisi pasar akan lebih menarik jika sesuai dengan harga yang diharapkan,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel