Bisnis.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Muhammadiyah mempertimbangkan untuk menggarap lokasi pertambangan lain dibandingkan menerima tawaran lokasi pertambangan batu bara dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan pilihan lokasi pertambangan kepada Muhammadiyah di dua eks konsesi pertambangan batu bara (PKP2B) sebagai prioritas pemberian izin pertambangan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Kedua lokasi tersebut merupakan eks lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

“Kami siap antara Arutmin dan Adaro. Tapi ada permintaan ke lokasi lain dan nanti ada progresnya,” kata Bahlil di TMII Jakarta Timur, Minggu (13 Oktober 2024).

Namun Balil tidak menyebutkan secara rinci situs mana saja yang tengah dipertimbangkan organisasi masyarakat keagamaan (ormas). Dia hanya mengatakan Mohamediya memiliki opsi lahan lain di sekitar tambang lama Adaro dan Alutemin.

Persyaratannya berkisar pada hal itu, namun masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menyediakan hal-hal lain, ujarnya.

Sedangkan eks tambang Adaro dan Alutemin berlokasi di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan lain, Balil meyakinkan pihaknya akan menyediakan lokasi penambangan terbaik untuk Mohammediya.

“Kemarin sudah saya bilang, kemungkinan besar kami akan meninjaunya oleh eks-Adaro atau eks-Arutemin. Kami ingin yang terbaik untuk Anda, bos. Tidak seperti 1+1 = 2 dalam matematika, saya akan menelepon Ahli Geologi lalu saya akan kami periksa untuk memastikan kami tidak memberikan konten yang salah,” ujarnya di DPR RI, Kamis (12 September 2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mendirikan dua perusahaan tersebut setelah mendapat tawaran dari pemerintah untuk mengurus izin usaha pertambangan (IUP). Dua perusahaan yang kemudian dibentuk untuk mengelola tambang tersebut akan bertindak sebagai perusahaan induk dan pengelola. di dalam

“Sudah dibentuk tim, dengan saya sebagai ketuanya, tapi identitas saya bukan sebagai ahli pertambangan, tapi sebagai Ketua PP yang membidangi perekonomian, jadi sekarang kita sudah membentuk dua grup perusahaan, ada perusahaan strategis. Nanti jadi holding company, nanti ada operating companynya juga,” ujarnya.

Menurut dia, fokus Muhammadiyah saat ini adalah mendapatkan hak usaha pertambangan agar bisa dikuasai semaksimal mungkin. Salah satunya adalah pembentukan badan komersial yang kemudian bertanggung jawab mengelola tambang batu bara di Mohamediyah.

“Kemudian akan ada operating company yang akan menjalankan lembaga kami, bekerja sama dengan operator dan kontraktor di lapangan, kumpulan ahli-ahli Muhammadiyah,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17 September 2024).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan pengelolaan tambang tersebut akan dimulai. Muhadjir mengatakan PP Muhammadiyah masih melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

“Itu belum sampai (mulai mengelola tambang), kita belum sejauh itu dan kita harus bersiap semaksimal mungkin, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa khawatir, termasuk menghitung sumber daya manusia kita sendiri,” ujarnya. di dalam

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel