Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan defisit anggaran dan anggaran negara (APBN) meningkat hingga 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp 609,7 triliun pada akhir tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukannya Jadi. Tambahkan hutang baru?
Proyeksi defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal dalam APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau setara 2,29% PDB.
Defisit ini disebabkan belanja negara diperkirakan meningkat menjadi Rp3.412,2 triliun pada akhir tahun 2024, dari pagu sebelumnya sebesar Rp3.325,1 triliun.
Saat ini pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun pada akhir tahun 2024, sedikit meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp2.802,3 triliun. Dengan perkembangan tersebut, anggaran diharapkan dapat menutup defisit baru sebesar Rp609,7 triliun.
Lantas, apakah pemerintah akan menambah utang baru untuk menutup kesenjangan defisit?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebutuhan dana untuk menutup defisit tersebut diperoleh dari penggunaan kembali saldo surplus (SAL) sebesar Rp 100 triliun dan bukan melalui pinjaman baru.
Melalui SAL, Sri Mulyani memastikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih rendah hingga akhir tahun 2024.
“Jadi dalam hal ini, meski defisitnya meningkat, namun penerbitan SBN tidak bertambah, malah turun Rp 214,6 triliun,” ujarnya saat rapat dengan Gubernur Bank Indonesia dan Komite XI DPR RI, Senin (8 Juli 2024). ).
Menurutnya, pemerintah pada tahun 2022 dan 2023 akan mampu memperoleh banyak SAL yang dapat digunakan saat ini, dalam kondisi minat internasional akan tinggi.
“Kami meminta DPR menggunakan SAL sebesar Rp 100 triliun lebih banyak dari Rp 51 triliun yang kami usulkan dalam UU APBN. Ini perlu agar kita tidak harus masuk pasar yang besar dan bisa terus melanjutkan kiprah SBN,” kata Negara. Kata Departemen Keuangan. Mengonfirmasi penerbitan utang
Kementerian Keuangan mencatat modal pinjaman yang tersedia pada semester I 2024 sebesar Rp214,7 triliun atau setara 33,1% dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, jumlah pinjaman melalui penerbitan SBN pada semester I 2024 mencapai Rp206,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan penerimaan semester I 2023 sebesar Rp157,9 triliun.
Meski nilai nominalnya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Sri Mulyani menegaskan, output SBN pada semester I 2024 sudah sesuai rencana. Stabilitas pasar SBN juga tetap terjaga dengan meningkatnya ekspansi di pasar keuangan.
“Defisit anggaran akan terus dipertahankan melalui utang, terutama di tengah kondisi global yang sangat kuat.” Kami masih melakukan pendekatan rasional, namun di sisi lain kami melihat permasalahan dan peluang yang muncul terkait waktu penerbitan dan penerbitan SBN, baik dari segi jangka waktu, tenor, dan jenis harganya. ” Saya bilang.
Saat ini, utang negara mencapai Rp 8.353,02 triliun pada akhir Mei 2024. Saat ini, rasio utang nasional pada akhir Mei 2024 sudah meningkat menjadi 38,71% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebelum nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi). ). ) manajemen. status
Posisi utang pemerintah saat ini meningkat dari posisi bulan lalu (y/m/tm) menjadi Rp8.338,43 triliun atau rasio 38,64% terhadap PDB.
“Rasio utang hingga Mei 2024 akan selalu dijaga di bawah batas aman yaitu 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Menteri Keuangan dalam Kebijakan Kebijakan Negara kita edisi Juni 2024 buku. ungkapnya, Selasa (7 Februari 2024).
Selain itu, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2021 atau pada masa pandemi Covid-19 ditetapkan sebesar 40,74%, tahun 2022 sebesar 39,70%, dan tahun 2023 sebesar 39,21%.
Kementerian Keuangan menyampaikan utang saat ini lebih baik dibandingkan dengan level yang ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 yang ditetapkan sekitar 40%.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel