Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto satu per satu mengundang para pejabat, politisi, dan akademisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, sebagai calon menteri pada kabinet mendatang. Sejumlah nama diyakini akan menjadi menteri perekonomian di era Prabowo.

Sejak Senin (14 Oktober 2024) hingga hari ini, Prabowo mengumpulkan para calon menteri untuk membahas pemerintahan masa depan. Sejumlah nama merupakan pejabat yang menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan ada juga calon baru yang berasal dari luar pemerintahan.

Prabowo mengatakan, proses komunikasi dengan para calon menteri sebenarnya memakan waktu cukup lama. Ia berbicara dengan banyak pihak mengenai pemilihan nama-nama yang berpotensi mengisi posisi menteri.

Hingga kemarin, menurut Prabov, pihaknya hanya ingin memastikan apakah para calon menteri bersedia membantu pemerintahannya atau tidak.

Alhamdulillah mereka bilang bisa, kata Prabowo, Senin (14 Oktober 2024).

Prabowo juga menambahkan, dalam pertemuan tersebut ia banyak menekankan mengenai fokus dan arah kebijakan pemerintahannya ke depan. Prabowo mengaku cukup puas karena seluruh calon menterinya memahami arah kebijakan yang akan diambil pada 2024-2029.

“Suasananya sangat bagus, semua paham bahwa kita harus bekerja dengan baik dan keras sebagai sebuah tim, apalagi dalam kondisi dunia uang sedang terdampak ketidakpastian,” kata Prabowo.

Kedudukan Menteri Perekonomian pada kabinet mendatang penting bagi pasar dan pelaku ekonomi. Pasalnya, arah perekonomian ke depan juga akan ditentukan oleh para pejabat tinggi tersebut.

Daftar Menteri Perekonomian saat ini mengacu pada Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Banyak kementerian yang berkaitan dengan fungsi perekonomian berada di bawah yurisdiksi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut daftar menteri perekonomiannya: Koordinator Perekonomian Menteri Keuangan Menteri Sumber Daya Manusia Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Pertanian dan Tata Ruang BUMN Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selain itu, terdapat kementerian lain yang terkait dengan perekonomian dan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Investasi. .

Sejumlah nama yang hadir di Kertanegara dan ‘diwawancarai’ Prabowo disebut-sebut bakal menduduki jabatan Menteri Perekonomian.

Nama-nama yang diyakini terpilih antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Amanat Nasional. Partai (PAN). Berikut daftar nama calon Menteri Perekonomian kubu Prabowo: Airlangga Hartarto (Menteri Perekonomian 2019-2024) Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat Menteri ATR/BPN 2024) Zulkifli Hasan dari NG PAN, Menteri Perdagangan 2019-2024) Raja Juli Antoni (Sekjen DPP PSI, Wakil Menteri ATR/BPN 2024) Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian 2019—2024) Andi Erran Sulaiman (Menteri Pertanian)-20243irih 20 (Menteri BUMN 2019— 2024) Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan 2019— 2024) Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar, Menteri ESDM 2024) Sakti Wahyu Trenggono (Menteri 2019-2024) Sakti Wahyu Trenggono (Menteri 2020) i20 ) Rosan P. Roeslani (Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM 2024)

Ada pula tokoh Yassierli, guru besar ITB yang fokus pada bidang ergonomi, teknik kerja, dan keselamatan kerja.

Plt Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher mengatakan partainya mencalonkan Yassierli menjadi Menteri Ketenagakerjaan.

Ya, kami anggap dia profesional, sebagai akademisi yang mewakili PKS, kata Aher dikutip Antara, Selasa (15 Oktober 2024).

Namun, ada kemungkinan nomenklatur kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo nantinya akan diubah.

Saat ini beredar informasi bahwa Prabowo akan menambah jumlah kementerian, termasuk Kementerian Koordinator. Rencananya, akan dibentuk Badan Pendapatan Negara (BPN) yang sebagian kewenangannya akan diambil alih Kementerian Keuangan.

Artinya, nama-nama yang dicanangkan Prabowo bisa memimpin kementerian/lembaga yang sudah ada atau menjadi orang nomor satu di kementerian/lembaga baru.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel