Business.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 8% pada masa pemerintahan Presiden terpilih Pravo Subianto pada tahun 2024 hingga 2029.

Dewan Pakar Prabowo membandingkan beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan di era Orde Baru. 

Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Pravo Subianto-Gibran Recabuming, memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang dipimpin presiden dan wakil presiden pada 2024 bisa mengulang kesuksesan era Presiden Soeharto. 

Ia mengatakan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia meningkat delapan kali lipat pada era Soeharto. Padahal, kualitas sumber daya manusia dan teknologi pada masa itu belum seperti sekarang 

“Jika pemerintahan Orde Baru bisa melakukan hal ini, yang saat itu tenaga kerja Indonesia lebih sedikit dan teknologi juga lebih terbatas dibandingkan saat ini, kemungkinan besar kita akan mencapai 8% ke depan, terutama di Pravo Subianto,” ujarnya, Sabtu ( 28 September 2024) di Jakarta. Berbicara pada Seminar Nasional IKA Unpad.

Mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003 hingga 2008 ini mengatakan, struktur perekonomian negara tidak pernah berubah sejak zaman penjajahan. Ia mengatakan ketergantungan finansial Indonesia berpusat pada komoditas tertentu. 

“Penjajah telah merampas properti kami melalui barang dan produk ekstraktif. “Beginilah perekonomian kita selama ini,” katanya.

Burhanuddin menekankan, kinerja ekspor perdagangan Indonesia berdampak besar terhadap perekonomian. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari gejala deindustrialisasi 

Kepala penasihat kebijakan ekonomi Pravo itu kemudian kembali mengangkat isu “kemenangan” era Orde Baru. Ia mencatat, di bawah Soeharto, kontribusi sektor industri terhadap PDB sebesar 2%. 

Burhanuddin menjelaskan, Indonesia saat itu merupakan negara industri karena pangsa sektor industri mendekati 30% PDB. Sedangkan negara-negara yang pangsa sektor industrinya mencapai 20-30% PDB tergolong negara industri maju. 

Indonesia, kata Burhanuddin, saat ini berada pada sektor industri karena sektor industri hanya menyumbang 18% terhadap PDB. Optimisme Jokowi

Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia bisa menjadi negara industri berkat kebijakan hilirisasi yang diusungnya dalam beberapa tahun terakhir. 

Kota ini membanggakan keberadaan fasilitas pemurnian berbagai mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit. Terbaru, pada pekan lalu, Jokowi membuka dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit. 

Kedua smelter tembaga tersebut dimiliki oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur Yunani. Mayoritas kepemilikan PTFI saat ini dipegang oleh Indonesia (51%) melalui holding MIND ID BUMN. 

Kepemilikan pertambangan BUMN juga dikelola melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Asahan Tambang Tbk. (ANTM) menargetkan penyelesaian pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawa, Kalimantan Barat. 

Dikatakannya, kita ingin menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alam yang kita miliki.

Menurut Business Record, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir gagal mencapai tujuan Jokowi. Pada tahun 2014, saat pertama kali dilantik, mantan Walikota Solow menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. 

Namun pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran 5%. Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan negatif akibat wabah Covid-19 terparah pada tahun 2020. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel