Bisnis.com, Jakarta – Terjadi perubahan signifikan belanja kementerian/lembaga (K/L) sesaat setelah Menteri Keuangan (MenKU) Sri Mulyani bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (09/09/2024).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatrawata mengatakan, alokasi belanja pemerintah pusat (BPP) sudah mengalami pergeseran dari anggaran non-C/L ke anggaran C/L. Jika sebelumnya anggaran K/L direncanakan sebesar Rp1.094,66 triliun menjadi Rp1.160,09 triliun. 

“Jadi kita bereskan, tunjukkan ke Presiden terpilih dan dia pelajari satu per satu dengan Menteri [Mri Mulyani] dan Wakil Menteri [Thomas Giwandono]. Jadi ini hasil penyelidikannya,” dia ungkapnya dalam rapat panitia kerja BPP. 

Isa mencontohkan, nilai nominal BPP sebesar Rp 2.701,44 triliun pada tahun 2025 tidak berubah dibandingkan tahun 2025 akibat penyesuaian anggaran tersebut. Posisi sementara APBN telah disetujui Bangar pada pekan lalu. 

Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan anggaran dari non-K/L ke K/L. Dampaknya, anggaran belanja non-K/L turun menjadi Rp1.541,4 triliun dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun.

Lebih lanjut, Issa menyebutkan rincian program belanja non-K/L sebagian besar tidak berubah kecuali Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang diubahnya dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun. 

“Ini angka-angka final setelah memperhitungkan rapat Bangar terakhir dan instruksi Presiden terpilih,” ujarnya. 

Menurut laporan mereka, program pengelolaan pengeluaran lainnya mencakup kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan tanggap darurat dan kegiatan manajemen bencana. Kemudian memperkirakan kebutuhan tindakan segera, dukungan pembayaran kewajiban negara, misalnya kompensasi bahan bakar dan listrik.

Catatan pengadaan ini juga bertujuan untuk memperkirakan visi dan misi pemerintahan baru serta kebutuhan untuk melaksanakan program kerja. 

Berdasarkan Instagram @smindrawati, kemarin ia dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Giwandono bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Ia mengungkapkan, tahun 2024 juga masuk dalam pembahasan. Pelaksanaan APBN dan prospeknya yang akan berakhir pada tahun 2024. Di bawah pemilihan presiden pada bulan Desember. 

Kedua, penyusunan rancangan RAPBN RUU DPR Tahun 2025 dan arahan dari Prabowo Subianto tentang penyampaian berbagai program dan anggaran yang diusulkan, tulis Mulyani, Senin (09/09/2024). 

Sejak penyampaian laporan keuangan dan RAPBN pada 16 Agustus lalu, kurang dari sebulan sejak tahun 2025, pemerintah dan DPR setidaknya sudah dua kali melakukan penyesuaian posisi. Dalam dua penyesuaian tersebut, anggaran non-K/L dialihkan ke K/L dengan total nilai Rp173,9 triliun. 

Pada rapat Bangor pekan lalu, Mulyani mengumumkan transfer anggaran dari non-K/L ke K/L senilai Rp117,8 triliun. 

Di antaranya Rp113 triliun untuk Program Quick Win Prabowo-Gibran dan sisanya untuk penyediaan tambahan anggota DPR/MPR. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel