Bisnis.com, Jakarta – Suara pemerintah yang terbagi dalam pembahasan pendahuluan Rencana Aksi Pemerintah (RKP) dan Kerangka Kunci Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 di Republik Demokratik Rakyat Korea datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Babinas Suharso Monwarva.

Saat ini, pemerintah merencanakan defisit APBN pada kisaran 2,45% hingga 2,82% PDB pada tahun 2025, tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kisaran target defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,29% PDB.

Defisit anggaran tahun 2025 juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan belanja fiskal yang lebih besar. Yaitu berkisar antara 14,59% hingga 15,18% PDB.

Sementara itu, pendapatan pemerintah diperkirakan hanya berkisar antara 12,14% hingga 12,36% PDB, yang berarti pemerintah harus menutupi selisih belanja dan pendapatan dengan utang.

Semakin tinggi tingkat defisit yang ditetapkan, semakin besar pula jumlah uang yang ditarik pemerintah untuk menutup defisit anggaran.

Wakil Ketua Komite Kesebelas dan anggota Otoritas Anggaran Republik Demokratik Kongo (Bangar), Dolfi O.

Sedangkan posisi anggaran yang sedang dipersiapkan adalah APBN yang akan diambil pemerintahan baru.

Dolphy menilai jika target defisit dipatok tinggi atau mendekati batas atas 3%, maka pemerintahan selanjutnya tidak akan leluasa melakukan penyesuaian anggaran.

“Presiden [Prabow] tidak melakukan tugasnya. Anggarannya dirancang untuk mempertahankan defisit lebih dari R600 triliun. Siapa yang mendanai proyek ini? “Karena ini anggaran transisi. “Cara berpikir kita juga harus berubah,” ujarnya pada rapat kerja Banjar saat pemerintah memaparkan RKP dan KEM-PPKF tahun 2025, Selasa (6/4/2024).

Dolfi juga menegaskan, tingkat defisit yang diusulkan saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini harus bertujuan untuk mengurangi defisit.

Daerah tersebut membantu mengurangi defisit

Pada rapat kerja panitia berikutnya

Menanggapi informasi yang diterima dari panitia

Kami berharap dari Menteri Keuangan dan Komite

Suharso mengatakan kepada wartawan, ide itu sepenuhnya miliknya. Ia mengatakan, usulan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang keuangan yang lebih luas bagi pemerintahan baru.

Ia menambahkan, proyek pemerintahan Prabowo Gibran dan ia didukung dalam RKP dan RAPBN yang dihasilkan pemerintahan saat ini. Namun penyesuaian masih perlu dilakukan di masa depan.

Salah satu alasan mengapa ide Prabowo Gebran bisa berkelanjutan adalah kebutuhan belanja yang tinggi. Oleh karena itu, belanja berbagai proyek pemerintahan Jokowi saat ini akan terus berlanjut.

Sementara itu, sesuai UU Nomor 17/17/2007, Suharso mengatakan pemerintah saat ini wajib menyusun dan menyusun Rencana Aksi Pemerintah (RKP) dan APBN tahun pertama pemerintahan presiden berikutnya.

“Pertama, tema Presiden terpilih [Prabow Subianto] adalah keberlanjutan. Kedua, jelasnya, pemerintah kini meminta kita menyiapkan RKP (peta jalan pemerintah) dan RAPBN.

Namun Presiden terpilih mendatang (Prabowo) mempunyai banyak peluang untuk memperbaiki RKP dan APBN di tahun pertama pemerintahannya melalui Mekanisme APBN yang Diperkuat (APBN-P).

Dari perhitungannya, untuk mengurangi defisit sebesar 1%, pemerintah dapat mengurangi anggaran federal sebesar Rp 230 triliun, dan pemerintah juga dapat membuka opsi pengurangan subsidi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.