Bisnis.com, JAKARTA – Tingkat indikatif tahun 2025 Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengalami penurunan. Skema makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran disebut-sebut sebagai biang keladinya.

Sekretaris Jenderal Bapanas Sarwo Edhy mengatakan besaran maksimal Bapanas tahun depan sebesar Rp 329,9 miliar atau turun 25,45% dibandingkan alokasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 442,6 miliar. Menurut Edhy, program makan siang dan susu gratis pemerintahan Prabowo – Gibran menyebabkan penurunan anggaran belanja tahun 2025 di hampir seluruh kementerian/lembaga pemerintah.

“Bukan hanya Badan Pangan saja yang mengalami penurunan, tapi hampir seluruh K/L mengurangi anggarannya untuk tahun 2025. Mungkin penyusunan program presiden baru terkait dengan pangan gratis,” kata Edhy saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pangan. untuk tahun 2025. Perkembangan keamanan di Area Senayan, Senin (29/7/2024).

Meski anggarannya turun pada tahun depan, Bapanas tetap berharap bantuan pangan pada tahun 2025 maksimal, yang disarankan sekitar Rp 20 triliun. Edhy juga mengungkapkan Abapanas akan menerapkan prosedur untuk fokus pada penggunaan anggaran 2025.

“Oleh karena itu, struktur anggaran ke depan akan berdasarkan sistem pembagian. Nanti bapak dan ibu kepala departemen daerah akan merencanakan peta kabupaten/kota yang akan dilaksanakan sesuai prinsip [petunjuk teknis] ] sudahkah kita putuskan bersama.” dia berkata.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (25/6/2024), Ketua Badan Anggaran DPR RI (Banggar) Said Abdullah membenarkan alokasi anggaran program makan siang atau gizi gratis akan mendorong pembayaran tersebut. Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan masa depan.

“Anggaran sebesar Rp 71 triliun itu harapan Banggar jujur. Karena apa? karena persoalan yang ada sekarang ini semakin merugikan, seolah-olah 2025 langsung mencapai Rp 430 triliun menurut saya.” Tuan. Prabowo juga akan menghitung matang-matang masalah keuangan kita,” ujarnya, Selasa (25/6/2024).

Said mengatakan, anggaran program gizi gratis ini masuk dalam belanja pemerintah pusat. Mulai dari pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP), serta sistem perekonomian secara umum dan pokok-pokok kebijakan keuangan (KEM-PPKF), dimana pemerintah ke depan memiliki kebebasan dalam menggunakan anggaran. sesuai dengan hukum. serta visi dan misi Presiden terpilih (Prabowo Subianto).

Menurut dia, anggaran sebesar Rp 71 miliar masih bagus dan tidak mengganggu administrasi keuangan, meski pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk pos keamanan.

“Pertanyaannya kementerian mana, apakah Kementerian Sosial, apakah Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan, yang menjadi kewenangan pemerintah,” jelas Said.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel