Bisnis.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPR Said Abdullah mengingatkan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, agar tidak membuang-buang anggaran untuk kebijakan atau program yang tidak terlalu penting di tahun depan.

Ia mengingatkan, anggaran pemerintahan Prabowo pada APBN 2025 terbatas. Selain itu, pemerintah telah menetapkan defisit sebesar 2,53% atau setara Rp 616,2 triliun PDB pada rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau pada tahun pertama. pemerintahan Prabowo. .

“Pemerintah harus lebih fokus pada program-program yang paling mendesak dalam situasi keuangan yang terbatas,” jelasnya dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai ada empat kebijakan strategis yang sebaiknya didukung kebijakan fiskal tahun depan. Pertama, Program Kemerdekaan Pangan. 

Ia mengingatkan, pada tahun 2014 hingga 2023, jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras. Nilai impor beras mencapai US$1,95 miliar pada 2019-2023.

Oleh karena itu, Said merasa perlu adanya program yang mengedepankan pangan dibandingkan ketergantungan pada beras. Menurutnya, banyak suplemen beras yang bisa dikembangkan seperti umbi-umbian, sagu, dan sorgum.

“Program teknologi pangan harus mendorong pertumbuhan industri pertanian, mengoptimalkan lahan yang tidak produktif dan meningkatkan hasil laut sebagai sumber pangan sehat masa depan,” ujarnya.

Kedua, Program Kemandirian Energi. Impor minyak mentah meningkat menjadi $69,3 miliar selama 2015-2023, sedangkan ekspor hanya $30,1 miliar, sehingga mengakibatkan defisit sebesar $39,2 miliar. 

Tak hanya itu, impor LPG juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pihaknya ingin mengubah energi dari minyak bumi dan LPG menjadi listrik.

“Kebijakan bauran energi baru dan terbarukan ke depan harus lebih progresif. Tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9%, tahun 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3%, kalaupun dikembangkan dengan baik maka diperlukan. . Lompatan besar [30 hingga %], katanya.

Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Said mengungkapkan, 54,6% angkatan kerja merupakan lulusan SMA ke bawah, dan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati peringkat ke-6 di ASEAN.

Perlu kebijakan positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia ingin Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bisa melampaui Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Keempat, infrastruktur. Ia mengatakan, kebijakan fiskal ke depan harus mendorong penguatan program infrastruktur yang mendasari tiga program sebelumnya.

“Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada infrastruktur, apalagi kita tidak kehilangan ruang fisik akibat pengurangan berbagai kewajiban, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel