Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat publik dan pengusaha menghadiri Konferensi Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang penuh kontroversi hari ini, Sabtu (14/9/2024).

Pantauan Bisnis, beberapa tokoh yang hadir antara lain Anindya Bakrie, Bayu Priawan, dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Anindya Bakrie yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin hadir di tempat berlangsungnya Musyawarah Nasional, Jl. Regis, Jakarta sebelum acara dimulai. 

Tak lama kemudian, Bambang Soesatyo yang menjabat Ketua Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin serta Ketua MPR RI itu tiba sekitar pukul 12.40 WIB dengan mengenakan kemeja putih. 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pusat Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Bayu Priawan Djokosoetono yang merupakan Komisaris Utama PT Blue Bird Tbk. (BIRD) siang tadi juga hadir sebagai pengurus Musyawarah Nasional Kadin. 

Bayu sempat menjawab pertanyaan terkait legalitas penyelenggaraan Musyawarah Negara Kadin yang disebut tidak sesuai dengan AD/ART. 

“Kompatibel dengan ADRT. Diikuti sebagian besar peserta yang kuorum. Jadi kompatibel dengan ADRT. Jumlahnya lebih dari 20 orang,” kata Bayu saat tiba di St. Louis. Regis, Sabtu (14/9/2024). 

Dalam acara yang sama, Thomas Jusman yang merupakan Ketua Umum KADIN Bangka Belitung menyampaikan urgensi diadakannya Munas untuk menghadapi perubahan di tanah air. 

“Iya, kita menyikapi dinamika yang ada di lingkungan Kadin Indonesia. Demi kepentingan Kadin Indonesia ke depan akan lebih baik. Ini sejalan dengan [AD/ART]. Kita akan ikuti Nanti detailnya. Poinnya untuk memenuhi kuorum,” ujarnya. Mnaslub dianggap ilegal

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang dijadwalkan hari ini ditolak mayoritas Pengurus Kadin Provinsi. Tersiar kabar bahwa tujuan Munas adalah untuk mencopot Arsjad Rasyid dari jabatan ketua umum. 

Pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munas seluruhnya berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku , Maluku Utara, NTT , Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. 

Ketua Umum Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Litty mengatakan, penolakan tersebut didasari anggapan Munas digelar tanpa menaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. . Perdagangan dan Industri. 

“Direksi Kadin Gorontalo sepakat untuk terus mendukung kepemimpinan Arsjad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hingga tahun 2026,” kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel