Business.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memperluas kebijakan pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada sektor padat karya mulai 1 Januari 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan alokasi kredit pada sektor-sektor tersebut.

Deputi Gubernur BEI Juda Agang melaporkan penyaluran kredit perbankan hingga September 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,85% year-on-year.

Sementara itu, pertumbuhan pesat tersebut didukung oleh beberapa sektor antara lain pertambangan sebesar 26,7%, ketenagalistrikan, gas dan air (LGA) sebesar 15,9%, disusul pengangkutan, telekomunikasi, dan lain-lain sebesar 17,5%; dan jasa bisnis 16%

“Penggerak pertumbuhan kredit hingga September terutama adalah sektor investasi seperti pertambangan,” ujarnya dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Seperti diketahui, perbankan saat ini mendapat Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) jika mengalokasikan sektor primer ke hilir (minerba dan non-minerba), perumahan, pariwisata dan otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial. 

Insentif seperti ini banyak diberikan kepada sektor padat modal, kini BI akan memprioritaskan insentif pada sektor sumber daya tenaga kerja untuk mendorong lapangan kerja.

Sebab, sektor padat karya saat ini menunjukkan pertumbuhan paling rendah, seperti pertanian yang dibatasi 7,4%, manufaktur terbesar hanya 7,22%, dan perdagangan hanya tumbuh 8,4%. “Jadi kita ke sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur BA Perry Warzio menegaskan kebijakan ini akan menciptakan siklus positif.  

Mulai dari meningkatkan penyaluran kredit hingga sektor-sektor penciptaan lapangan kerja, yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 

Selanjutnya, dengan meningkatnya kesempatan kerja maka pendapatan masyarakat akan meningkat, kemudian konsumsi akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Insya Allah bulan ini kita akselerasi, bulan depan, sehingga bisa dilaksanakan pada 1 Januari 2025, kata Perry.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel