Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan masa depan pertanian Indonesia ada di Papua. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto 8 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.

Sulhas yang pernah menjabat Menteri Perdagangan era kabinet Indonesia progresif menjelaskan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian guna mewujudkan swasembada pangan. Apalagi Sulhas mengungkapkan, lahan di Pulau Jawa terus menyusut.

“Di manakah masa depan Indonesia di bidang pertanian? “Di Papua, saat ini sudah serius dilaksanakan,” kata Sulhas saat acara serah terima Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan 2 juta hektar lahan sawah di Papua.

“Kami berharap bisa membuka 2 juta sawah dan 1-600 juta perkebunan tebu dalam lima tahun ke depan. Mudah-mudahan di situlah letak masa depan kita. Papua punya padi, tebu, dan jagung, ujarnya.

Menurutnya, lahan di Papua harus dioptimalkan termasuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, kita jadikan ibu kota, kebisingannya tidak ada habisnya. Kita punya wilayah yang sangat luas di Papua, tapi kita tidak mengoptimalkannya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Prabowo Subianto menyiapkan lokasi gudang pangan untuk mencapai tujuan swasembada pangan Indonesia.

Fajarini Puntodevi, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, mengatakan swasembada pangan merupakan program prioritas Prabowo Subianto.

“Rencananya ke depan, swasembada pangan menjadi prioritas presiden terpilih [Prabowo Subianto], sehingga mereka sudah menyiapkan tempat-tempat yang bisa menjadi gudang pangan kita dan itu bisa tercapai,” kata Fajarini. Gambir Trade Talk “Peluang dan Tantangan Masyarakat Indonesia Meningkatkan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian”, Halaman Acara, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sedangkan volume impor beras pada Januari hingga September 2024 mencapai 3,23 juta ton, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut meningkat sebesar 80,68% secara kumulatif (c-c) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,78 juta ton.

Menurut Fajjarini, pemerintah memerlukan impor jutaan dalam jumlah besar karena kebutuhan dalam negeri masih minim. Jika tidak, akan terjadi fluktuasi harga beras, ujarnya.

“Tentu impor diperlukan jika kebutuhan dalam negeri belum ada. “Beras misalnya, juga akan turun jika harga tidak berfluktuasi,” jelasnya.

Sementara itu, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan nasional yang memberikan kontribusi sebesar 13,78% secara tahunan pada triwulan II tahun 2024 (y/y). Fajarini menjelaskan, pada triwulan II tahun 2024, sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan tahunan sebesar 3,25 persen.

“Tentunya kami optimistis sektor pertanian ini dapat menjadi andalan baik dalam menumbuhkan perekonomian nasional Indonesia maupun meningkatkan pasar devisa kita,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel