Bisnis.com, BADUNG – Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan di sektor air dan sanitasi. Pada Konferensi Air Dunia ke-10 di Bali, pemerintah Indonesia menyerukan pembentukan dana air global untuk mencapai ketahanan air global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kesetaraan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar bagi masyarakat di seluruh dunia. Namun, kurangnya dana merupakan kendala dalam penyelesaian masalah air global di banyak negara.

Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui hingga saat ini banyak pemerintah di negara berkembang yang kesulitan membiayai proyek air dan sanitasi. Hal ini disebabkan karena proyek infrastruktur air dan sanitasi memerlukan biaya yang mahal.

Di sisi lain, pengelolaan infrastruktur dan pasokan air juga merupakan pekerjaan besar yang penuh risiko. Fakta ini berarti bahwa investasi di sektor air dan sanitasi seringkali dianggap sia-sia.

Oleh karena itu, meski membutuhkan investasi yang besar, namun tingkat pengembalian investasi tidak memberikan harapan apa pun karena kepemimpinan dan manajemen yang buruk, katanya. Kerjasama pendanaan

Sri Mulyani menegaskan, hanya mengandalkan dana pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk menjamin ketahanan air. Padahal Indonesia, kata dia, telah mengalokasikan sekitar 3,4% APBN untuk kebutuhan adaptasi perubahan iklim, termasuk ketahanan air.

Bahkan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan infrastruktur air dan limbah dalam APBN 2024, termasuk dana yang ditransfer ke daerah sebagai insentif.

Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan swasta dinilai penting dalam mencapai ketahanan air. Meski demikian, Sri Mulyani menekankan keterbukaan kerja sama di antara keduanya. Kebijakan yang tepat, katanya, penting untuk menarik lebih banyak investasi di sektor air dan sanitasi.

“Faktanya, sektor swasta telah menunjukkan minat. Namun bagaimana mewujudkan kerja sama antara pemerintah dan swasta di bidang perairan masih perlu banyak pekerjaan,” ujarnya.

Ia juga meminta delegasi negara-negara yang menghadiri Konferensi Air Dunia ke-10 untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan organisasi, sektor swasta, masyarakat, termasuk para filantropis yang bekerja di sektor air dan sanitasi, untuk mencapai ketahanan air global.

“Jadi kebutuhan pendanaan tidak hanya untuk masyarakat saja, kami ingin mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menyelesaikan masalah penting ini,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.