Bisnis.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Economic Reforms (CORE) Mohamed Faisal menilai rencana penyesuaian anggaran kompensasi dan subsidi energi akan memberikan tekanan kembali pada daya beli masyarakat di situasi sulit saat ini. 

Saat dihubungi, Senin (27/5/2024), Faisal mengatakan, “Secara umum daya beli cenderung menurun jika kondisi perekonomian diterapkan dan daya beli masyarakat tidak membaik. 

Lembaga keuangan tersebut menargetkan simulasi umum subsidi energi dan reformasi kompensasi pada APBN berikutnya dapat memberikan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun. 

Penyesuaian subsidi dilakukan dengan menaikkan kembali tarif listrik untuk pelanggan 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan rumah tangga kaya di kelompok pemerintah (P1, P2, P3). 

Rencana tersebut dikemukakan Komisi Keuangan yang dituangkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang akan menjadi dasar belanja pemerintahan baru pemerintahan baru Prabowo Subianto.  

Selain reformasi kompensasi dan subsidi di sektor ketenagalistrikan, pemerintah juga menyasar kategori konsumen liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg dan Bertalite serta bahan bakar solar (PPM).  

Pemerintah bertujuan untuk membatasi konsumsi tabung gas melon sebesar 1 juta ton per tahun untuk membatasi penerima subsidi LPG 3kg.

Selain itu, penguatan penerima manfaat Bertalite dan solar bersubsidi bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 17,8 juta KL per tahun.

Faisal yakin pemerintah bisa fokus pada perbaikan penyaluran subsidi energi dan anggaran kompensasi.

Di sisi lain, ia salah mengira bahwa taktik pengetatan anggaran hibah dan kompensasi dilakukan untuk memenuhi agenda politik seperti menambah jumlah kementerian atau lembaga dan skema makan siang gratis.

“Sistem pengendaliannya perlu diperbaiki agar tidak ada sasaran yang salah sasaran. Begitulah yang selama ini dikatakan, subsidi energi seringkali tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, perseroan masih menunggu instruksi pemerintah mengenai target penurunan volume pertalite dan solar menjadi 17,8 juta kiloliter per tahun dengan subsidi, kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Nyaka Riva Siyahan.

Belum ada pembahasan atau penyelesaian apa pun, masih dipelajari, kata Riva di Jakarta, Senin (27/5/2024).  

Riva mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait rencana pembatasan penggunaan pertalite dan solar di masyarakat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel