Bisnis.com, Batavia – Kabarnya Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, kembali dilantik menjadi Presiden untuk membentuk kementerian khusus yang menangani sektor perumahan.

Hal ini dilakukan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjuatmudjo (Tiko) yang mengatakan pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat diperlukan untuk mempercepat program di bidang perumahan ke depan.

Tico mengatakan, Senin (13/5/2024): “Saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan [antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], dan Kementerian Perumahan Rakyat yang lain di masa depan. “

Namun saat membenarkan perlunya pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat, Tico tak banyak berkomentar. Kementerian mengatakan perumahan masih memiliki doa.

Dia berkata: “Tidak, ini hanya untuk membicarakan kemungkinan [melakukan pelayanan perumahan]”.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Publik Universitas Trisakti Tropos Rahadiansyah mempertanyakan perlunya pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, pembentukan kementerian baru dikhawatirkan akan menimbulkan beban keuangan baru, yakni beban pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kalau Kementerian Perumahan Rakyat menjadi kementerian baru, maka sampah yang dianggarkan akan lebih banyak dan perencanaan ke depan akan tumpang tindih. Oleh karena itu, menurut saya, sebaiknya Kementerian PUPR memperbaiki pengelolaannya,” kata Tropos. . Ke Bisnis Selasa (14/5/2024).

Tarbous juga membenarkan, sebelum Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum resmi diluncurkan pada 2014, dampak penggabungan kedua kementerian tidak jauh berbeda dengan penggabungan saat ini.

Oleh karena itu, pembicaraan mengenai pemisahan kembali Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat dinilai tidak efektif.

“Kalau itu menjadi pengabdian diri sendiri, maka keuntungan para politisi sesuai dengan kue kantornya. tidak di mana-mana terserap, diagungkan. 

Sekadar informasi, pembicaraan pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat salah satunya adalah percepatan implementasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang diusung Prabowo-Gibran. Secara khusus, mereka mengurus pembangunan dan renovasi 25 rumah di setiap desa/kelorahan setiap tahunnya, sehingga total rumah yang diraih menjadi 2 juta rumah mulai tahun kedua. 

Sedangkan di kawasan perkotaan, Prabowo-Gebran akan melaksanakan pembangunan 50.000 rumah layak huni dan 500.000 rumah vertikal (Rosunami) dan rumah susun sewa (Rosunawa).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel