Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Vietnam akan mencontoh Indonesia dalam pensiun dini pembangkit listrik (PLTU).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, usai menghadiri pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), diketahui Vietnam berminat untuk mengakhiri pembangkit listrik berbasis batu bara tersebut.

Namun, Eniya mengatakan rencana pensiun PLTU di Vietnam kurang kuat dibandingkan di Indonesia

Kalau Indonesia produksi batu bara 660 (Megawatt). Saya bertanya kepada mereka, apa rencana pensiun batubara di Vietnam? 100 megawatt. Ini sangat kecil. Di bawah kita. “Saya ambil contoh Indonesia,” kata Eniya saat ditemui di Kantor ESDM, Selasa (20/8/2024).

Eniya menjelaskan, pihak Vietnam akan mengusulkan pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi proses penghapusan PLTU yang dilakukan di Indonesia.

Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri 21 negara itu, Eniya mengungkapkan, dari negara-negara Asia Tenggara, hanya Filipina yang tidak menyetujui skema pensiun dini PLTU.

“Saya baru saja kembali dari APEC. Ada juga orang yang saling bertanya. Jadi kita saling bertanya di kawasan ASEAN, apa masalah pensiun batu bara (PLTU pensiun dini). “Kalau Filipina menolak,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya memastikan penerapan dana pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) bisa dimulai pada tahun ini. 

Tepatnya tentang Konferensi Iklim PBB (COP-28) tahun 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November 2023-12 Desember 2023.

“Cepat atau lambat pada COP 28, Presiden mengatakan harus ada jaminan atau klaim bahwa Indonesia sudah dalam tahap pelaksanaan pensiun dini PLTU,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. ditemui di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (27/10/2023).

Saat ini, kata Dadan, kementeriannya sedang menyelesaikan dokumen peta jalan PLTU pensiun yang nantinya akan menjadi acuan pendanaan dari skema pendanaan campuran lembaga internasional dan lokal, yang memberikan masukan pada Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). .

Targetnya tahun ini ada satu transaksi, bukan tahun ini batal, tapi tahun ini ada proses dagangnya, ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel