Bisnsi.com, Jakarta – Asosiasi Pusat Data atau Organisasi Penyedia Pusat Data Indonesia (Idpro) menilai keberadaan undang-undang keamanan dan ketahanan siber menjadi semakin mendesak untuk mencegah hilangnya data seperti data nasional sementara. Pusat (PDNS) 2 Surabaya.

Peretasan PDNS 2 Surabaya yang dioperasikan Telkomsigma menyebabkan sejumlah layanan pemerintah terganggu dalam jangka panjang.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan UU Keamanan dan Ketahanan Siber masih dibahas di DPR sebagai naskah akademis. Teks ini mengatur berbagai hal termasuk manajemen risiko siber.​

Diskusikan strategi dan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko, serta standar yang harus diikuti untuk mengurangi risiko dunia maya.​

“Kemarin ada serangan siber dan tidak ada tata kelola dan standar proses pemulihannya, dan itu menjadi masalah besar. Dan itu terbukti tidak ada [di PDNS 2]?” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (9/9/2021). 7/2024).​

Sekadar referensi, naskah akademik terkait UU Keamanan dan Ketahanan Siber mengatur berbagai hal, termasuk sanksi terhadap pengontrol data.​

Dalam aturan tersebut, pengelola data center yang tidak beroperasi sesuai standar terancam sanksi mulai dari teguran hingga denda administratif.​

Tidak hanya pengelola, saksi juga bisa disusupi oleh keamanan siber dan penjahat siber.​

Hendra mengatakan regulasi tentang keamanan dan ketahanan siber juga mengatur infrastruktur penting yang harus memiliki tingkat keamanan siber yang tinggi, termasuk manajemen jika terjadi situasi kritis, seperti PDNS 2 Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma.

“Oleh karena itu, infrastruktur kritis seperti ini bisa mengganggu pelayanan publik seperti PDNS,” kata Hendra. “Harus ada SOP khusus.”

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah terus mencari solusi atas pemadaman Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 selama 13 hari terhitung mulai 20 Juni 2024.​

Nomor 1 Indonesia ini mengatakan, serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain, sehingga pemerintah akan terus mencari solusinya.​

Hal ini juga terjadi di negara lain, tidak hanya di Indonesia, kata Jokowi saat membuka ekosistem baterai dan kendaraan listrik ramah lingkungan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7 Maret 2024). .

Jumlah korban dalam insiden ransomware global meningkat sebesar 55,5%, dari 2.809 serangan pada tahun 2022 menjadi 5.070 serangan pada tahun 2023, menurut data yang dilansir Cyberint pada Kamis (27 Juni 2024).

Data Cyberint menunjukkan Amerika Serikat menjadi negara pertama yang diserang ransomware, dengan jumlah serangan mencapai 2.175 pada tahun 2023.

Berikutnya Inggris, Kanada, dan Jerman masing-masing menyerang sebanyak 286 kali, 198 kali, dan 158 kali.

India juga menggantikan Rusia tahun lalu dalam 10 negara teratas yang terkena dampak serangan ransomware. India mengalami 61 serangan ransomware tahun lalu.

Negara-negara ini sebenarnya telah mengalami banyak serangan siber. Namun, tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan negara-negara tersebut untuk memulihkan layanannya.​

Ransomware teratas pada tahun 2023 masih didominasi oleh LockBit3.0 yang mencapai 1.047 serangan. LockBit 3.0 adalah versi lanjutan dari ransomware LockBit, yang dikenal dengan teknik enkripsi yang sangat canggih dan serangan yang ditargetkan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel