Bisnis.com, XHAKARTA – Di tengah pembicaraan reorganisasi Kementerian BUMN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, laporan keuangan gabungan 65 perusahaan pelat merah menunjukkan peningkatan aset, utang, dan ekuitas selama tahun 2023.

Kementerian BUMN di bawah komando Erik Thuhr melaporkan 65 perusahaan pelat merah yang seluruhnya disebut portofolio BUMN membukukan total pendapatan operasional sebesar Rp 2.932,64 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 0,47 persen secara tahunan.

Kinerja pendapatan tersebut ditopang oleh segmen penjualan yang mencapai Rp1.983,11 triliun dan pendapatan perusahaan industri keuangan pelat merah sebesar Rp452,9 triliun.

Sedangkan beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% year-on-year (YoY). Dengan demikian, laba kotor BUMN mencapai Rp981,07 triliun, meningkat 4,87% pada tahun 2023.

Setelah ditambah pendapatan dan beban lain-lain, 65 BUMN mencatatkan laba tahun berjalan Rp 327,12 triliun. Laba ini meningkat 5,87% YoY dari laba tahun lalu sebesar Rp308,99 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau meningkat 6,26% secara tahunan. Liabilitas juga meningkat 4,03% YoY menjadi Rp6.957,43 triliun, sedangkan ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau meningkat 11,07%.

Arus kas setara portofolio BUMN pada akhir tahun 2023 mencapai Rp714,96 triliun, turun 8,23% secara tahunan dari posisi sebelumnya sebesar Rp779,04 triliun.

Dalam laporan tersebut, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa laporan keuangan konsolidasi menunjukkan posisi keuangan dan kinerja portofolio BUMN selama setahun terakhir. Untuk itu, laporan tersebut memperhitungkan penghapusan saldo transaksi antar BUMN.

Perkembangan lainnya, capaian aset portofolio BUMN menarik perhatian Dewan Pertimbangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.

Dalam acara UOB Economic Outlook 2025, dia mengatakan pemerintahan Prabowo-Jibran akan menggantikan Kementerian BUMN mulai Januari 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kerja sama perusahaan pemerintah di Tanah Air.

“Itu memang harus kita benahi, makanya perlu ada perubahan. Perubahan bisnis, perubahan budaya, dan perubahan manajemen. Jadi mungkin itu yang akan kita lakukan mulai Januari 2025,” kata Burhanuddin Abdullah.

Harry Gunawan, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, menilai kepemimpinan Prabowo-Gibran sebaiknya meniadakan Kementerian BUMN karena tingginya potensi moral hazard di perusahaan pelat merah.

“Sebaiknya Kementerian BUMN dicopot. Malaysia dan Singapura juga tidak punya Kementerian BUMN. Potensi moral hazard Kementerian BUMN tinggi karena bisa menunjuk direksi atau komisaris sesuka hati. ,’ katanya kepada Bisnis.

Menurut dia, Kementerian BUMN bisa saja digantikan dengan konsep superholding seperti pemerintah Singapura dan Malaysia yang memiliki Temasek – Khazanah.

“Transformasi BUMN harus diarahkan seperti itu. Yang ada sekarang, penciptaan berbagai properti, bisa menjadi modal awal untuk menuju superholding,” tutupnya.

__________

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel