Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa mengumumkan rencana untuk menunda penerapan undang-undang pelarangan impor barang terkait deforestasi atau dikenal dengan EU Deforestation Regulation (EUDR) selama 1 tahun. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar seruan dari industri dan pemerintah di seluruh dunia.

Pada Kamis (3/10/2024), Reuters melaporkan bahwa undang-undang anti pembukaan lahan pada awalnya dipandang sebagai langkah penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Namun, negara-negara dan industri seperti Brasil dan Malaysia mengatakan peraturan tersebut bersifat proteksionis dan dapat mendorong jutaan petani miskin dan kecil keluar dari UE.

Selain itu, terdapat peringatan luas dari industri bahwa peraturan tersebut akan menghancurkan UE. Sekitar 20 dari 27 negara anggota UE. Pada bulan Maret, Brussels diminta untuk mengurangi dan mungkin menangguhkan undang-undang tersebut. Mereka mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ini, petani di dataran rendah akan dirugikan dan ekspor produk yang ditanam di kawasan hutan akan dilarang.

Komisi Eropa mengatakan usulan tersebut memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan negara-negara anggota. Selain itu, Komisi Eropa juga berencana menerbitkan dokumen panduan tambahan.

Para pemimpin Uni Eropa melonggarkan beberapa kebijakan lingkungan tahun ini untuk meredam protes petani selama berbulan-bulan terhadap kebijakan ramah lingkungan dan impor Uni Eropa yang lebih murah.

Saat ini, EUDR dijadwalkan akan diterapkan pada 30 Desember. Peraturan tersebut akan mewajibkan perusahaan yang mengimpor kedelai, daging sapi, kakao, kopi, minyak sawit, kayu, karet dan produk terkait untuk menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi global dan akan dikenakan denda yang besar.

Perusahaan harus memetakan rantai pasokan mereka secara digital, bahkan hingga ke pertanian kecil di daerah pedesaan terpencil, hingga ke tempat bahan mentah mereka ditanam.

Kritikus mengatakan hal ini sangat kompleks dalam rantai pasokan global yang melibatkan tidak hanya jutaan peternakan tetapi juga banyak perantara yang datanya tidak dapat diverifikasi dengan mudah.

Eurocommerce, yang mewakili industri ritel Eropa, mengatakan penundaan tersebut mencerminkan pengakuan komisi atas kekhawatiran mengenai kepatuhan dan potensi gangguan rantai pasokan.

Namun, Brussels yakin EUDR diperlukan untuk menghentikan deforestasi, penyebab utama perubahan iklim kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil.

Aktivis lingkungan hidup mengkritik rencana penundaan Uni Eropa. Greenpeace mengatakan masyarakat Eropa tidak menginginkan dampak deforestasi. Tapi penundaan ini benar-benar akan memberi mereka keuntungan.

Sementara itu, World Wide Fund for Nature (WWF) mengatakan penundaan ini menimbulkan keraguan serius terhadap komitmen Komisi untuk memenuhi komitmen lingkungan UE. Sedangkan kelompok Kampanye Kehutanan Eropa bernama Fern EU

Menurut World Wide Fund for Nature (WWF), UE adalah penyumbang deforestasi terbesar kedua melalui impor.

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA