Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Perum Bulog segera menstabilkan harga beras seiring tren kenaikan mulai musim kemarau.

Hal. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menekankan sejarah kenaikan harga beras pada Juli saat musim kemarau. Oleh karena itu, menurut Perum Bulog, kehati-hatian mungkin diperlukan dalam menstabilkan harga beras nasional.

Sementara itu, Sistem Pengendalian Permintaan Pasar dan Permintaan Lokal (SP2KP) menunjukkan kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia selama minggu ketiga Juli 2024.

“Mudah-mudahan sebelum rapat Senin [29 Juli 2024] di Bulog, Bulog sudah rapat sendiri untuk mempertahankan 32,22% [daerah yang mengalami kenaikan harga beras]. Silakan minggu depan langkah apa yang dibicarakan Tomsi pada Rakor Inflasi Daerah, Senin (22 Juli 2024). Bulog menjaring daerah yang sedang naik?

Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus meningkat dan berdampak pada inflasi. Selanjutnya ketika output rendah maka akan memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan segera menyalurkan beras pemerintah sebagai upaya intervensi meredam kenaikan harga beras di beberapa daerah.

“Walaupun kenaikannya kecil, tapi setiap minggunya meningkat, sedikit demi sedikit, lama kelamaan menjadi banyak [kenaikan harga],” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Epi Sulandari, Kepala Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, mengatakan langkah pertama dalam upaya menstabilkan harga dan pasokan beras adalah dengan meningkatkan persediaan.

Ia mengatakan, Bulog menambah cadangan beras melalui pembelian dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton dan pembelian impor sebanyak 2,2 juta ton.

“Cadangan kami saat ini 1,5 juta ton,” kata Epi dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Epi mengatakan total cadangan beras yang dimiliki Bulog saat ini sebanyak 1,46 juta ton yang merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersebar di seluruh wilayah.

Menurut dia, saham CBP dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar.

Sedangkan per 21 Juli 2024, Bulog mencatat pencapaian total penyaluran beras SPPH mencapai 888.579 ton atau 74,05% dari target SPHP 2024.

Rincian penyaluran beras SPPH terutama melalui pengecer 60,9%, distributor 33,6%, kelompok pangan 3,9%, Pemerintah Daerah 1,4% dan BUMN secara umum 0,3%.

Diakui Epi, kebutuhan beras SPPH mulai meningkat pada minggu ketiga Juli 2024 setelah tiga bulan terakhir mengalami penurunan akibat panen raya.

“Terlihat sejak Juli pekan ini, permintaan SPPHP meningkat sekitar 4.000-5.000 ton/hari. Minggu lalu ada 4.500-6.100 ton/hari, berarti jumlah beras yang kami bawa untuk suplai. Pasar sudah mulai meningkat.”

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channels