Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menteri Perekonomian) pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo pada Minggu malam (20/10/2024) di Istana Merdeka. Dr. Irlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, kata pernyataan itu.
Melalui akun Instagram @airlanaughtartarto_official, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk terus menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian.
Insya Allah amanah, keyakinan, dan tanggung jawab tersebut akan kami penuhi dengan segenap kemampuan untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, tulis Airlangga.
Dalam tugasnya di Kabinet Putih, Airlangga akan berkoordinasi dengan para menteri perekonomian lainnya untuk menjalankan tugas-tugas penting di era Prabowo, salah satunya adalah mencapai target pertumbuhan 8%.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia pada Dewan Tinggi Indonesia Tahun 2019-2024, beberapa Kementerian yang terkait dengan fungsi perekonomian berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koordinator. . Ekonomi.
Di antara nama-nama lama yang mencalonkan diri sebagai Menteri Perekonomian periode Prabowo adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita, dan Menteri Pertanian Andy Amran Sulaiman.
Kedudukan Menteri Perekonomian pada Kabinet Merah Putih mempunyai tugas besar dalam menyikapi berbagai tantangan perekonomian.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menguraikan tiga tantangan perekonomian yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih.
Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama adalah posisi fiskal yang berada dalam tekanan.
Belanja APBN tahun 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan akan ditopang oleh pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah utang negara. Ia mengatakan hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa utang sekitar Rp 800 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2025. .
“Dengan kompleksitas fiskal yang ada, kami berharap Kementerian Keuangan dapat mengambil solusi yang baik,” jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).
Menurut Ajib, tantangan kedua adalah tingginya angka pengangguran. Hal ini menunjukkan data tahun 2024 menunjukkan tingkat pengangguran sebesar 5,2%.
Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu melebihi target dalam lima tahun terakhir tidak bisa menjadi keputusan utama untuk menambah tenaga kerja. Ajib malah berpendapat sebaliknya, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat dan koefisien kenaikan hasil (ICOR) terus meningkat.
Menurut dia, hal ini berarti investasi menurun sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan pemerintah harus mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan dan mendorong pengentasan kemiskinan.
Tantangan ekonomi dan dalam negeri ini harus diakhiri untuk memenuhi salah satu janji kampanye Prabowo yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8% selama tiga tahun pemerintahannya.
Angka ini sangat ambisius. Melihat data pertumbuhan ekonomi terkini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024 mencapai 5,05% year-on-year (y-o-y).
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyampaikan perekonomian Indonesia pada kuartal III-2024 diperkirakan tumbuh lebih dari 5% (y/y), dan terus positif pada kuartal II-2024. Sementara itu, aktivitas perekonomian beralih dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus melambat, terutama pada kelompok menengah atas, kata Shri Mulyani dalam siaran resmi KSSK, Sabtu (19/10/2024).
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan dua skenario yang bisa dimanfaatkan Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Jika mengacu pada visi, misi, dan agenda, baik Prabowo-Gibran mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 6% hingga 7%.
Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Direktur Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, mengatakan dua skenario yang diproyeksikan Bappenas dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 akan disampaikan kepada tim Prabowo.
Pada skenario pertama, Bapanes memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan: 5,7%, 6,4%, 7%, 7,5%, dan 8%.
Jika menggunakan skenario ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,9% pada tahun 2025-2029.
Kemudian untuk skenario kedua melalui proyek awal RPJMN 2025-2029, dimana pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 8% pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi 6,8% pada tahun pertama, 7,6% pada tahun kedua, 8,3% pada tahun ketiga, 8% pada tahun keempat, dan 7,8% pada tahun kelima. Dengan demikian, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun adalah 7,7%.
“Penting bagi kita bagaimana menemukan sumber pertumbuhan sehingga kita dapat mempercepat pertumbuhan hingga 8%, baik dengan skenario pertama di akhir [8%] atau dengan skenario kedua [8% di tengah].” Amalina berbicara pada seminar nasional bertajuk “Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%” di Jakarta, Rabu (16 Oktober 2024).
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel