Bisnis.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berusaha mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan sikap Presiden Joko Widodo terhadap sikap legislasi tersebut menuai kemarahan masyarakat Indonesia. Alhasil, rupee dan Indeks Saham Gabungan/IHSG memerah.

Artikel bertajuk “Pemerintah Picu Kemarahan Rakyat, Redam Rupiah dan IHSG” menjadi salah satu berita pilihan redaksi BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, redaksi BisnisIndonesia.id menghadirkan sejumlah berita menarik lainnya.

Berikut artikel utama Bisnisindonesia.id, Jumat (23-08-2024)

1. Negara mengobarkan kemarahan masyarakat dengan apresiasi rupee dan IHSG

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berupaya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap pendirian legislatif, telah memicu kemarahan masyarakat Indonesia. Alhasil, rupee dan Indeks Saham Gabungan/IHSG memerah.

Masyarakat dari berbagai latar belakang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang rencana DPR merevisi UU Pilkada. Aturan yang akan diubah itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (CJ).

Aksi lintas kawasan membuat rupiah menguat 0,27% atau 42 poin dibuka pada Rp15.541 per dolar AS pada perdagangan tengah hari Kamis (22/08/2024).

Mata uang Indonesia terus melemah hingga ditutup pada Rp15.600 terhadap dolar AS pada akhir perdagangan.

Berjangka Ibrahim Asuaibi, Direktur PT Laba Forexindo, mengatakan pada perdagangan kemarin rupiah melemah 100,5 poin, meski sebelumnya melemah 125 poin dari level penutupan sebelumnya Rp 15.499,5 terhadap dolar AS.

Sedangkan pada perdagangan besok (23-08-2024), rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah pada kisaran Rp 15.590-15.650 per USD. Menurut dia, keputusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR merupakan kesalahan fatal.

2. Putaran terakhir emiten mobil yang mengambil untung

Emiten otomotif mengalami penurunan pendapatan dan harga saham pada semester I/2024. Paruh kedua tahun ini menjadi giliran terakhir perseroan tancap gas untuk mendongkrak laba.

PT Astra Internasional Tbk. (ASII), misalnya. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan melaporkan penurunan laba bersih sebesar 9,12% YoY menjadi Rp 15,85 triliun pada semester I/2024.

Penurunan laba bersih ASII seiring dengan pendapatan perusahaan yang juga turun 1,49% menjadi Rp 159,96 triliun.

Rinciannya, penjualan mobil dan sepeda motor ASII turun masing-masing sebesar 17% dan 4%. Sebagai pemain utama di industri otomotif, hal ini mencerminkan melemahnya pasar nasional.

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) juga mengalami penurunan laba sebesar 87,97% menjadi Rp 39,46 miliar pada periode hingga Juni 2024.

Lalu ada keuntungan dari PT Bintang Oto Global Tbk. (BOGA) turun 72,11% YoY menjadi Rp 2,79 miliar pada semester I/2024. Sedangkan PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) melaporkan penurunan laba sebesar 45,34% YoY menjadi Rp 57,12 miliar.

PT Bintraco Dharm Perindustrian dan Perdagangan Tbk. serupa. Emiten berkode saham CARS ini melaporkan penurunan laba meski tipis 1,95% year-on-year menjadi Rp 77,39 miliar pada semester pertama tahun ini.

3. Keseimbangan baru di pasar perkantoran

Pasar perkantoran di Jakarta jelas sedang mendapat angin segar, peningkatan permintaan setelah sebelumnya mengalami stagnasi.

Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan tingkat okupansi sektor perkantoran akan tetap stabil di kisaran 70% untuk kawasan pusat bisnis (CBD) pada pertengahan tahun 2024.

“Jumlah permintaan pengawasan masih positif dan melanjutkan tren dari triwulan sebelumnya, meski masih terbatas,” ujarnya, seperti dikutip Kamis (22/08/2024).

Untuk kawasan CBD, tren positif permintaan bersih ruang perkantoran semua kelas berlanjut pada kuartal II yaitu sekitar 18.000 meter persegi.

Gedung perkantoran Kelas A dan B mempunyai permintaan bersih positif, sedangkan gedung perkantoran kelas C mempunyai permintaan bersih negatif. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju kualitas masih menjadi tema utama.

“Penyerapan ruang perkantoran terutama terjadi pada gedung Kelas A. Beberapa perusahaan masih menyusun strategi tepat untuk menentukan besaran kebutuhan ruang perkantoran,” ujarnya.

Untuk kawasan CBD, kemungkinan penambahan pasokan gedung baru baru akan selesai pada akhir tahun 2024. Sejak tahun 2015, pasokan ruang perkantoran semua kelas akan menjadi yang terendah pada tahun 2024, yaitu total hanya 40.000 meter persegi. meter. Pada triwulan II tahun 2024, harga sewa turun sebesar 1,2% (quarter-on-quarter/QtQ).

4. Impor nikel RI, ambisi lebih rendah dan cadangan melimpah

Indonesia diketahui masih mengimpor bijih nikel, khususnya dari Filipina, padahal bahan baku mineral baik nikel kadar tinggi (saprolit) maupun nikel kadar rendah (limonit) melimpah di dalam negeri.

Secara total, Indonesia memiliki sumber daya nikel mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam, dengan total cadangan 5,2 miliar ton bijih nikel dan 57 juta ton logam.

Selain itu, terdapat beberapa daerah yang mengandung nikel namun belum tereksplorasi (green field) yang tersebar di wilayah timur Indonesia, seperti provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Saat ini dengan cadangan nikel yang melimpah yaitu 3,5 miliar ton nikel kadar tinggi (saprolit) dan 1,5 miliar ton nikel kadar rendah (limonit), Indonesia menjadi incaran investor yang ingin mengakuisisi komoditas mineral logam tersebut.

Lalu mengapa perusahaan lokal mengimpor bijih nikel?

5. Menghilangkan kepahitan dalam industri tekstil

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dan tindakan banyak perusahaan yang menutup pabrik menjadi pertanda kurang baik bagi industri TPT nasional. Diperlukan solusi cepat dan tepat untuk menghidupkan kembali industri TPT Tanah Air.

Berdasarkan laporan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPN), sepanjang Januari hingga Juni 2024, setidaknya ada enam perusahaan TPT yang memilih berhenti beroperasi secara permanen. Hal ini menyebabkan sekitar 11.000 karyawan diberhentikan.

Pemerintah hampir menutup mata terhadap kondisi mengkhawatirkan yang melanda industri tekstil di negara ini. Sejumlah upaya telah dilakukan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun pemberian berbagai insentif perpajakan, untuk mendorong industrialisasi di sektor-sektor yang mengalami perlambatan.

Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyadari bahwa kebijakan utama yang dapat meningkatkan kinerja industri TPT nasional saat ini adalah regulasi keselamatan, meskipun insentif fiskal juga dapat menjadi insentif yang baik.

Wakil Ketua Umum API David Leonard mengatakan partainya telah meminta pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, untuk mengatur aturan proteksionis selain insentif.

“Kebutuhan industri TPT [tekstil dan produk tekstil] saat ini adalah mengamankan pasar dalam negeri dan peraturan proteksionis,” kata David kepada Bisnis, Kamis (22-08-2024).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel