Bisnis.com, JAKARTA – Banyak rapor merah dalam penyelenggaraan Haji 2024. Selain soal tenda, Kementerian Agama mengalihkan separuh kuota reguler haji ke Haji Plus tanpa konsultasi.

Isu penyelenggaraan haji muncul setelah jamaah berangkat haji atau bermalam di Mina. Dalam lini masa, video yang beredar dari berbagai sumber menggambarkan orang yang sedang tidur dipaksa duduk saat tidur. 

Situasi semakin jelas ketika Ketua Kelompok Pemantau Haji (Timwas) RI di Korea Utara, Muhameen Iskandar, melakukan sidak di beberapa tenda jemaah. Karena itu, kondisi tenda dan fasilitas yang diterima masyarakat dinilai kurang memadai.

Mengusut kisruh penyelenggaraan haji 2024 menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain berbagai berita ekonomi dan bisnis yang mendalam dan dianalisis dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut petikan 5 berita teratas Bisnisindonesia.id pilihan redaksi Jumat (13/6/2024):

 

Pemerintah menggunakan kecerdasan buatan untuk peraturan baru

Pemerintah sedang membangun sistem kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menciptakan peraturan baru.

Pengembangan sistem kecerdasan buatan dilakukan dengan partisipasi banyak pihak internasional. Nantinya, AI akan digunakan untuk memfasilitasi implementasi banyak peraturan pemerintah yang baru.

Pengembangan AI diharapkan selesai pada tahun 2027, jelas Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meski demikian, Samuel tidak memungkiri bahwa pengembangan kecerdasan buatan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, biaya operasional penggunaan AI di masa depan juga tinggi. Hal ini dikarenakan penerapan AI sangat cepat.

 

Rapor Merah Haji 2024

Kelompok Pemantau Haji RI di Korea Utara menyoroti persentase jamaah yang berada di tenda. Menurut Ketua Kelompok Pemantau Haji DPR RI, Muhaimin Iskandar, distribusinya tidak merata sehingga ada jemaah yang berkumpul di tenda dan banyak kebebasan.

Jumlah kamar mandi juga menjadi sorotan di Parlemen. Tagihan yang tidak seimbang dapat menyebabkan masyarakat mengantri selama dua jam. Masih ada jemaah yang patah semangat karena antrean panjang. Uraian tersebut tidak termasuk keadaan dimana jamaah terpaksa berwudhu dengan cairan pencuci. 

Belakangan diketahui Kementerian Agama mengalihkan separuh dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah ke Haji Plus. Keputusan itu diambil tanpa berkonsultasi dengan Korea Utara. 

 

Simak alasan pemerintah belum melakukan groundbreaking proyek KPBU perumahan ASN di IKN

Hingga saat ini, pemerintah belum melaksanakan proyek pondasi pembangunan rumah dengan skema Kemitraan Pemerintah-Unit Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara Kepulauan (IKN). 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimiljono mengatakan, apartemen ASN di IKN yang direncanakan PPP belum terbangun karena biaya yang mahal. Sebab, biaya modal atau uang untuk mengembangkan proyek infrastruktur melalui proyek KPS bisa 2 hingga 3 kali lebih tinggi. 

Dia mencontohkan, penggunaan skema KPBU untuk penggantian Jembatan 37 Callender Hamilton (CH) menelan biaya Rp 600 miliar, namun pembayarannya bisa mencapai Rp 1,5 triliun. 

 

Nasib buruh pertanian kimia yang menutup lima pabrik karena kerugian yang kian memuncak

PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) mengungkapkan nasib karyawan yang mungkin terkena dampak efisiensi atau rencana pengurangan di lima pabrik farmasi. Ini akibat kerugian lebih lanjut di tahun 2023.

Presiden Chemical Farms David Utama mengatakan perusahaan akan mengkaji dampaknya terhadap karyawan. Efisiensi pabrik farmasi dari semula 10 pabrik menjadi 5 pabrik merupakan langkah logis yang harus diambil perusahaan. 

David menjelaskan, dengan mengefektifkan operasional pabrik obat milik perusahaan farmasi pelat merah, diperlukan optimalisasi dan koordinasi permintaan yang ada saat ini. 

 

Ketika industri pengguna gas bumi meminta penghapusan harga subsidi

Masih terdapat ketidakpastian mengenai kelanjutan kebijakan tertentu mengenai Penetapan Harga Gas Bumi (HGBT) di industri mulai tahun 2020, yang akan berakhir pada tahun 2024. Ada lebih banyak hal yang harus ditanggung konsumen daripada pelengkap harga.

Pelaku industri membutuhkan keamanan pasokan dan harga, bukan subsidi, kata Achmad Vidjaja, wakil presiden Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB). “Kalau LGBT butuh industri, hilangkan. Enggak ada, tapi pasokannya sangat kita butuhkan,” ujarnya dalam Forum Gas Bumi 2024 di Bandung, Selasa (19/6/2024).

Selain itu, menurutnya, harga industri HGBT sebesar $6 per British Thermal Unit (MMBTU) saat ini tidak efektif di sektor tersebut karena harga yang beragam. “Yang terpenting adalah kejelasan pasokan gas bumi ke industri, bukan $6 per MBTU dalam HGBT, tapi sebenarnya $7, $8, rencana penyaluran biasa,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel