Bisnis, JAKARTA – Pasca pandemi, minat terhadap sektor komersial terus meningkat, tidak hanya pada makanan dan minuman (F&B), tetapi juga pada klinik dan apotek. Faktanya, banyak pengembang yang menawarkan toko yang bisa diubah menjadi coworking space.

Prospek proyek real estate kawasan komersial dan penyulingan minyak di tangan Prabowo menjadi berita pilihan yang dikumpulkan dalam berita mingguan Top 5 Bisnisindonesia.id edisi (20/09/2024). Berikut detailnya

1. Menilai prospek kawasan komersial di kota

Beberapa tahun terakhir, kawasan komersial di kawasan perkotaan terus berkembang pesat, misalnya saja kawasan komersial di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berkembang sangat pesat. PIK tidak hanya membangun fasilitas ritel, namun juga membangun ruang ritel dengan konsep mandiri.

Selain PIK 2, kawasan Gading Serpong juga gencar dibangun dengan tempat usaha berupa pertokoan dan kavling mandiri.

Syarifah Syaukat, Senior Research Advisor, Knight Frank Indonesia, mengatakan kawasan komersial kini menjadi alternatif ruang ritel yang hemat biaya, kedekatannya dengan kawasan pemukiman, fleksibilitas, dan kemampuan operasional 24 jam menjadi pilihan bagi para startup.

Pasca pandemi, minat terhadap sektor komersial terus meningkat, tidak hanya pada makanan dan minuman (F&B), tetapi juga pada klinik dan apotek. Faktanya, banyak pengembang yang menawarkan toko yang bisa diubah menjadi coworking space.

Selain itu, beberapa jenis ritel kini memilih untuk berpindah dari pusat perbelanjaan ke toko serba ada untuk menekan biaya operasional atau lebih dekat dengan masyarakat setempat.

Namun sebagian besar pemilik toko telah mendesain ulang interiornya agar lebih menarik, ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

Kawasan komersial yang saat ini diminati dan diminati oleh para pengusaha dan investor, terutama lokasi yang strategis, terutama kawasan dengan konektivitas tinggi, dapat meningkatkan nilai investasi secara signifikan.

Selain itu, ruang ritel dengan konsep modern dan tata interior terbuka tanpa banyak bagian menjadi pilihan populer saat ini karena memberikan fleksibilitas dalam penggunaan ruang untuk berbagai jenis usaha sehingga semakin menarik pelanggan. Konsep ini juga lebih mudah diubah menjadi konsep retail, perkantoran, atau bahkan kafe.

2. Bisnis real estate sedang booming karena proyek infrastruktur di bawah pemerintahan Jokowi

Selama 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program ambisius di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan infrastruktur yang dilakukan berupa jalan tol, jalan raya nasional, bendungan, perumahan, jalur lintas batas negara (PLBN), bandara, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), light rail transit (LRT) dan pelabuhan.

Panjang jalan tol pada awal September 2024 mencapai hampir 3.000 kilometer. Secara spesifik, ruas jalan baru sepanjang 2.200 kilometer dengan pengumpulan tol total sepanjang 2.700 kilometer dirilis dalam rencana umum periode pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan data Badan Pengatur Tol (BPJT) Kementerian PUPR, total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 kilometer sejak dibangun pada tahun 1978 hingga Juni 2024. Panjang jalan tol yang dibangun sejak 1978 hingga 2014 ini sekitar 790 kilometer dan dalam 10 tahun terakhir telah dioperasikan sebanyak 2.103 kilometer. Berdasarkan data tersebut menunjukkan sekitar 72,7% dari total panjang jalan tol di Indonesia dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Pada masa kepemimpinannya, Jokowi dikabarkan membangun jalan nasional baru sepanjang 6.000 km.

Perkembangan infrastruktur dan transportasi pada dekade pemerintahan Jokowi tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis real estate.

Sebagai referensi, menurut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada periode ini, realisasi investasi di bidang real estate, termasuk perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, masuk dalam lima besar dari total 23 subsektor. . Pada Januari-September 2024 mencapai Rp 91,56 triliun

Rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp56,51 triliun dengan 11.294 proyek, menduduki peringkat ketiga dari total 23 subsektor. Sedangkan pelaksanaan PMA sebesar 2,33 miliar dollar AS atau Rp 35,04 triliun dengan 9.432 proyek, menempati peringkat kesembilan dari total 23 subsektor.

3. Langkah-langkah pelatihan pekerja konstruksi sektor pemerintah dan swasta

Perkembangan infrastruktur yang semakin pesat di Indonesia menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja konstruksi yang terampil, terlatih dan bersertifikat. Menurut data terakhir, meskipun Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta pekerja konstruksi, hanya 720.000 di antaranya yang akan mendapatkan sertifikasi pada tahun 2023. Kesenjangan yang besar ini merupakan tantangan serius bagi sektor konstruksi, khususnya dalam menjaga kualitas dan menerapkan konsep konstruksi berkelanjutan.

Selain itu, pemerintahan baru akan mempercepat proyek infrastruktur dan membangun 3 juta unit rumah per tahun.

Balai Besar Pelayanan Konstruksi Wilayah III (BJKW III) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Semen Merah Putih dan Dulux berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan para pekerja konstruksi di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia.

Samuel EDP Tampubolon, Kepala Balai Besar Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW III) Direktorat Jenderal Pembinaan Konstruksi Kementerian PUPR mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan sektor industri penting dalam menunjang keterampilan tenaga kerja di bidang tersebut. sektor konstruksi.

Program bersama ini bertujuan untuk memberikan pelatihan komprehensif yang mencakup keterampilan teknis dalam konstruksi pondasi dan estetika dalam konstruksi. Kolaborasi ini penting karena keterampilan teknis dan estetika saling melengkapi dalam menghasilkan konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas pekerjaan diyakini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sisi struktural bangunan, namun juga meningkatkan estetika dan daya terima lingkungan.

“Tenaga kerja bersertifikat adalah fondasi dari setiap proyek konstruksi yang aman dan berkualitas. Dengan sertifikasi ini, pekerja konstruksi dapat memenuhi standar yang ditetapkan, meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko kecelakaan di lapangan. “Ini menjadi kunci agar tenaga kerja kita lebih berdaya saing secara nasional dan global,” ujarnya, Sabtu (19/10/2024).

4. Langkah Ke Depan Pengambilalihan Tambang Batubara Organisasi Ormas (Ormas) Muhammadiyah terus mematangkan rencana pengelolaan wilayah Izin Khusus Pertambangan Batubara (WIUPK) yang diusulkan pemerintah.

Muhammadiyah kini akan meluncurkan survei eksplorasi tambang umum setelah menyatakan fokus pada perampingan infrastruktur dalam negeri sebelum menerapkan konsesi batubara atau Izin Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan pemerintah. organisasi.

Sebelumnya, pemerintah memberikan kemungkinan kepada Muhammadiyah untuk mencari dua tambang bekas Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), bekas lahan PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan PT Arutmin Indonesia.

Meski demikian, Muhammadiyah disebut masih mempertimbangkan untuk menggarap tambang lain dibandingkan menerima tawaran wilayah pertambangan batu bara dari pemerintah.

Dalam kasusnya, Muhadjir Effendi, Ketua Kelompok Pengelola Pertambangan Muhammadiyah, mengatakan organisasi keagamaan tersebut saat ini sedang menyelidiki penggunaan lahan untuk penambangan batu bara di bekas kawasan PKP2B Adaro Energy, Kideco dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Kami sudah mempelajari pengumuman Pak Bahlil mana yang kami pilih. Kami menyusun survei internal untuk Adaro, Kideco, Arutmin. “Jadi kami bentuk tim untuk penyelidikan internal kami,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024), menjelaskan, proses penyelidikan awal yang dilakukan organisasi publiknya meliputi survei geologi. pemetaan, evaluasi ekonomi dan studi lingkungan. Menurutnya, langkah ini harus dilakukan guna mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk potensi dan ekstraksi mineral di kawasan tersebut sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang.

“Jadi kami masih mendirikan lembaga di Muhammadiyah. Saya tidak ingin kita menerima tambang itu, maka bukan kita yang melakukannya. “Nanti kami akan tambah lagi PT [perseroan terbatas] karena kami mungkin tidak hanya beroperasi di satu titik saat penambangan, tapi ini masih spekulasi,” ujarnya.

5. Harapan proyek kilang minyak Tuban ada di tangan Prabov

Pembangunan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban masih terhenti, terutama setelah anak perusahaan minyak dan gas Rusia Rosneft terkena sanksi akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Titik terang pasca dilantiknya pemerintahan Presiden baru terpilih Prabowo Subianto.

Proyek senilai $13,5 miliar atau setara Rp205,05 triliun ini dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) bersama mitranya dari Rusia Rosneft Singapore Pte. Ltd Ini masih tertunda karena sanksi Barat yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan Rusia karena invasi Ukraina.

Di sisi lain, kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih berimbang karena belum ada penetapan Final Investment Decision (FID). Rosneft juga diketahui belum menyetujui penyertaan modal untuk pengembangan proyek atau pengembangan lokasi karena belum menerima FID GRR Tuban.

Sementara itu, pencarian mitra strategis PT Pertamina (Persero) untuk menggantikan Rosneft di megaproyek GRR Tuban di Jawa Timur belum membuahkan hasil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya akan mendalami kendala teknis di kilang Tuban jika dirinya kembali dipercaya menjabat di pemerintahan Prabowo.

“Secara teknis saya belum mengkaji permasalahannya, tapi kalau diberi amanah dan amanah, kami akan jelaskan secara jelas apa permasalahannya,” kata Bahlil dari Kementerian ESDM. Kantor Sumber Daya, Jumat (18 Oktober 2024).

Menurut dia, permasalahan terkait proyek Kilang Tuban mulai terselesaikan saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat itu, Bahlil terlibat dalam pengadaan tanah, perizinan, dan rekomendasi insentif. Meski demikian, Bahlil mengakui masih ada sejumlah kendala yang menghadangnya sebagai Menteri Investasi.

Selain itu, berdasarkan laporan Dadan Kusdiana, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Bahlil mengatakan target Final Investment Decision (FID) harus selesai pada November 2024.

Berdasarkan diskusi Pertama dengan ESDM yang baru diumumkan 2 hari lalu [target FID November], ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel