Bisnis.com, JAKARTA – Meningkatnya cadangan devisa tidak menghilangkan kewaspadaan menghadapi tekanan global di tengah ketidakpastian langkah kebijakan suku bunga Bank Sentral. 

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia sebesar USD 139 miliar atau setara Rp 2.254,8 (kurs Rp 16.222/US$) pada akhir Mei 2024.

Posisi ini meningkat sebesar 2,8 miliar USD atau Rp 45 miliar dibandingkan bulan lalu sebesar 136,2 miliar USD.

Selain isu saham valuta asing, ada informasi lebih lengkap yang dihimpun tim penulis BisnisIndonesia.id pada Sabtu (08/06/2024). Lainnya termasuk:

1. Cadangan devisa bisa meningkat, terhindar dari tekanan global

Deputi Direktur dan Kepala Komunikasi BI Erwin Hariono mengatakan perkembangan bursa pada Mei 2024 disebabkan oleh pajak dan bea serta penerbitan pemerintah di dunia.

Dalam pernyataannya yang dipublikasikan pada Jumat (6/7/2024) disebutkan: “Pertumbuhan nilai tukar berkontribusi pada pendapatan pajak dan jasa serta penerbitan pinjaman pemerintah di seluruh dunia”.

Ervin mengatakan, cadangan devisa pada Mei 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor, atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

2. Asuransi BSI berisiko gagal bayar akibat keluarnya dana milik Muhammadiyah

Selama beberapa hari, masyarakat heboh dengan keputusan umat beragama Muhammad yang menarik tabungannya di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau transfer BSI (BRIS) ke bank lain. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja BSI?

Seperti diketahui, beredar surat dari Pimpinan Umum Muhammadiyah terkait penggalangan dana pada bisnis Amal Muhammadiyah (AUM).

Surat tertanggal 30 Mei 2024 tersebut meminta agar biaya simpanan dan pinjaman di BSI diimbangi dengan bank syariah lain seperti Banki Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan lain-lain.

3. Kawasan industri memberkati relokasi industri di Tiongkok

Relokasi pabrik dari Tiongkok ke Indonesia akan mendorong investasi di banyak industri. Berbagai industri masih mendominasi, termasuk industri otomotif dan farmasi. 

Hal ini tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Jones Lang LaSalle (JLL). Temuan JLL menunjukkan bahwa keputusan pabrikan Tiongkok untuk merelokasi pabrik termasuk memperkuat rantai pasokan dan mengurangi gangguan pasar dan distribusi.

Pabrik-pabrik Tiongkok memilih untuk pindah ke Asia Tenggara dan India, mencari peluang dalam bentuk upah rendah dan biaya rendah. Tak hanya itu, ketersediaan lahan dan harga juga penting untuk diperhatikan.

4. Tuntutan yang kuat terhadap organisasi keagamaan untuk mengelola IUP pertambangan

Usulan pemerintah untuk memberikan izin pertambangan khusus kepada Organisasi Perdagangan Keagamaan (Ormas) tentu tidak akan semudah berpindah tangan. Manajer memiliki banyak persyaratan untuk memasuki industri. 

Bagi pemerintah, izin tersebut tidak diberikan kepada satu umat saja melainkan kepada seluruh umat beragama. Namun, pemerintah akan membandingkan organisasi tersebut dengan lingkungan profesional. 

Menteri Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, IUP tidak bisa dialihkan karena ada ketentuan terkait pemberian WIUPK kepada badan usaha yang mempunyai lembaga swadaya masyarakat.

5. Pemerintah menolak menunda pencabutan iuran Tapera hingga tahun 2027.

Kabar penghapusan iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) ramai diperbincangkan di media sosial. Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono saat ditemui media usai Rapat Komisi (RDP) DPR RI ke-5, Kamis (6/6/2024). 

Basuki mengatakan, tidak perlu terburu-buru melepas Tapera untuk menghilangkan potongannya. Komite Tapera yang diketuai Basuki dan terdiri dari Menteri Keuangan BP Tapera dan OJK, juga akan memenuhi permintaan anggota parlemen untuk menghapus iuran Tapera. 

Jadi misalnya kalau ada permintaan, apalagi dari DPR, misalnya pimpinan MPR minta ditunda, saya kira saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan dan kami juga akan terlibat, ”dia dikatakan. Kamis (6/6/2024). 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan Jaringan WA