Bisnis.com, JAKARTA – Keinginan pemerintah untuk mengambil alih kendali mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan mendivestasi 10% saham pertambangan perusahaan tersebut dari Amerika nampaknya masih jauh.

Meski pemerintah terus berupaya memuluskan langkah Indonesia yang menguasai 61% saham Freeport, Freeport-McMoRan Inc (FCX) sebenarnya masih melakukan pembicaraan dengan perusahaan pertambangan milik negara PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Sementara itu, pelepasan atau divestasi 10% saham PTFI merupakan salah satu syarat perpanjangan Izin Pertambangan Khusus (IUPK) setelah tahun 2041. Indonesia saat ini memiliki 51% saham Freeport melalui holding BUMN pertambangan MIND ID. .

Review hilangnya 10% saham PTFI menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain berbagai berita ekonomi dan bisnis yang diliput secara mendalam dan disajikan secara analitis oleh redaksi Bisnisindonesia.id.

Intisari 5 berita terbaik Bisnisindonesia.id pilihan redaksi, Jumat (25/10/2024):

 

Pemulihan utang macet untuk UKM: Tidak dilaksanakan di bawah pemerintahan Jokowi, sedang berlangsung di bawah pemerintahan Prabowo

Kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM terus berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena ketentuan kebijakan tersebut tidak dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur tentang penghapusan kredit dan kredit bermasalah bagi bank swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). .

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Jojohadikusumo, mengatakan kebijakan pengampunan utang akan disahkan melalui Keputusan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan pekan depan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan ada beberapa kendala teknis yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris periode 2010-2013 juga mengingatkan potensi risiko moral hazard. 

 

Prakiraan Arah Distribusi Saham Freeport

Seiring dengan perpanjangan kontrak Freeport melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, nantinya Indonesia akan menambah kepemilikannya di Freeport sebesar 10% menjadi 61%.

Setelah Indonesia melalui PT Inalum Indonesia berhasil menguasai 51,23% saham PTFI yang ditandai dengan serah terima IUPK Operasi Produksi pada Juli 2018, perpanjangan izin setelah tahun 2041 bisa dikatakan menjadi penentu bagi Indonesia. mengelola tambang Grasberg di Papua.

Sama halnya dengan proses perpanjangan izin usaha yang berlangsung selama 2×10 tahun setelah berakhirnya kontrak operasi (OC) tahun 2021, maka untuk memperoleh perpanjangan izin usaha pasca tahun 2041 akan melalui proses yang tidak jauh berbeda.

Selain keinginan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di perusahaan pertambangan tersebut menjadi 10% atau hingga 61%, Freeport juga berkomitmen membangun konsentrat tembaga dan kilang (pabrik) tembaga di Papua.

 

Menyeimbangkan peningkatan kuantitas IPO dengan kualitas

Tujuan pengembangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus dibarengi dengan kualitas. Tahun depan, penyelenggara perdagangan efek memperkirakan akan ada 66 emiten baru yang masuk ke pasar saham.

BEI menargetkan peningkatan pencatatan menjadi 407 efek baru pada tahun 2025 dengan 66 saham tercatat. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun ini yang berjumlah 62 emiten dan 340 sekuritas. Pada 18 Oktober, ada 25 perusahaan yang sedang dalam proses IPO Bursa. 

Pengamat pasar modal Taegu Hidayat mengatakan tingginya target IPO menunjukkan pasar saham masih lebih mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. BEI terus meningkatkan jumlah IPO, namun banyak perusahaan yang mengalami kesulitan akhir-akhir ini.

 

Gojek Tokopedia (GOTO) Kembalinya peluang finansial

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. ( GOTO ) akan segera mempublikasikan hasil keuangannya untuk kuartal ketiga tahun 2024. Bahkan diperkirakan emiten teknologi tersebut bisa mencapai laba atas investasi atau titik impas EBITDA yang disesuaikan pada akhir tahun ini.

Mengutip Bisnis.com yang meluncurkan terminal Bloomberg, analis memperkirakan GOTO akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 3,77 triliun pada kuartal III 2024. Praktik ini meningkat secara kuartalan atau quarter-to-quarter (QoQ) dari Rp 3,65 triliun pada kuartal kedua. kuartal tahun 2024.

Sedangkan rugi bersih GOTO diperkirakan turun menjadi Rp 588 miliar pada kuartal III 2024 dari Rp 1,57 triliun pada kuartal II 2024. Jika diakumulasikan, GOTO akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 11,5 triliun selama 9 bulan 2024. Pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp9,5 triliun Rp10,5 triliun.

 

Menunggu kelanjutan nasib mega proyek IKN Indonesia di tangan Prabowo

Pembangunan mega proyek Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) akan terus berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Johadikusumo mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus mengembangkan IKN di Kalimantan Timur.

Perkembangan IKN akan dilanjutkan dengan ditunjuknya mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljano sebagai ketua terakhir badan IKN. Pembangunan IKN akan dilanjutkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebelum dapat difungsikan sebagai pusat pemerintahan.

Oleh karena itu, IKN akan melanjutkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi. Soalnya kemarin, ternyata sarana dan prasarananya belum lengkap, kata Hasyim.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Presiden Prabowo mengarahkan agar pengembangan IKN difokuskan pada pembentukan pusat legislatif dan yudikatif.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA