Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia semakin serius dalam upaya memperkuat ketahanan energi bangsa. Dengan mengatur secara resmi penyediaan CPE, pemerintah menjamin energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berita bertajuk Dukungan Energi Beban Berat menjadi salah satu berita pilihan redaksi BisnisIndonesia.id.

Selain kabar tersebut, sejumlah sajian menarik lainnya turut dihadirkan ke redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (12/9/2024):

1. Berbagai aliran energi terhalang

Pemerintah Indonesia semakin serius dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengatur secara resmi penyediaan CPE, pemerintah menjamin energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui Keputusan Presiden No. 96/2024 tentang cadangan energi, pemerintah menetapkan CDE untuk bensin, liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak bumi (crude oil) setidaknya hingga tahun 2035.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden No. 96/2024, besaran CPE untuk bensin ditetapkan sebesar 9,64 juta barel, LPG sebesar 525.780 metrik ton, dan bensin sebesar 10,17 juta barel.

Namun pemenuhan cadangan energi nasional juga bukan perkara mudah. Diperlukan investasi tertentu, terutama untuk pembangunan fasilitas penyimpanan energi.

Terlebih lagi, sebagian besar pemenuhan CPE pada tahun 2035 akan dipenuhi dari impor karena produksi saat ini telah menyerap sepenuhnya kebutuhan dalam negeri.

“[CPE] bisa dalam negeri, bisa impor, tapi sebagian besar tagihan kita impor,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Gjoko Siswanto dalam pertemuan, Rabu (9/11/2024).

2. Naik Turunnya Regulasi BBM Bersubsidi

Peringatan yang diberikan pemerintah untuk memperketat syarat subsidi BBM tepat sasaran masih kontroversial. Sejumlah hal muncul, terutama dari sisi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi sesuai peruntukan dinilai penting agar beban APBN tidak terus berlanjut. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan daya beli masyarakat sebelum menerapkan pembatasan.

Diketahui, Menteri Energi dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang menyiapkan peraturan (permen) yang mengatur bahan bakar fosil. Sejalan dengan itu, pemerintah dipastikan akan mengurangi kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2025 untuk penyaluran BBM tepat sasaran.

Meski demikian, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hassan Nasbi memastikan pemerintah masih dalam tahap kajian untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Menurut Hassan, untuk saat ini belum ada keputusan mengenai penerapan aturan yang membatasi pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalit dan solar bersubsidi. “Itu masih dipelajari.” “Sejauh ini belum ada keputusan,” ujarnya kepada wartawan di Sekretariat Kementerian Negara, Selasa (10 September 2024).

3. Dilema aturan ganda jaminan hari tua

Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa program pensiun tambahan akan menambah beban keuangan pekerja, terutama mengingat rata-rata upah yang masih rendah.

Belum lagi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah semakin berkurang akibat berbagai kasus dana pensiun pemerintah yang terjadi belakangan ini. Untuk itu, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya harmonisasi berbagai program pensiun.

Program tambahan dana pensiun diatur dalam Undang-Undang tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Saat berinteraksi dengan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Efendi mengatakan, program ini justru dapat membebani pekerja karena meningkatkan pengurangan upah. Oleh karena itu, masih sulit untuk mengimplementasikan program ini dalam waktu dekat.

“Meskipun iuran pensiun tambahan merupakan program jaminan hari tua yang baik, namun tidak tepat untuk diterapkan saat ini. “Gaji sebagian besar pekerja masih di bawah rata-rata, sehingga pemotongan lebih lanjut akan menjadi beban,” ujarnya kepada Muhajir. Wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/9/2025).

4. Persaingan ketat di pasar baterai kendaraan listrik

Penjualan baterai kendaraan listrik (EV) sedikit meningkat pada kuartal kedua tahun 2024 karena produsen khawatir akan melambatnya kinerja pasar sementara produsen Tiongkok semakin berekspansi ke pasar luar negeri.

Berdasarkan laporan riset SNE, konsumsi baterai kendaraan listrik pada kuartal II tahun 2024 meningkat 22,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 205,8 GWh. Pertumbuhan ini sedikit lebih kuat dibandingkan triwulan I-2024 yang sebesar 22,0% menjadi 158,8 GWh.

Baru-baru ini, lembaga riset yang berbasis di Seoul itu juga merilis data pengiriman baterai kendaraan listrik pada kuartal II-2024 mencapai 231 GWh dengan nilai penjualan hampir US$26,30 miliar.

CATL dari Tiongkok berada di puncak dengan pangsa pasar global sebesar 31,6%, LGES dari Korea Selatan berada di urutan kedua (14,7%), diikuti oleh BYD di urutan ketiga (11,9%).

Berdasarkan pengiriman, CATL menduduki peringkat teratas (35,9%), sedangkan BYD berada di peringkat kedua (16,5%), sedangkan LGES berada di peringkat ketiga.

Pabrikan Korea lainnya, SDI, berada di peringkat kelima (10%), dan SK-on di peringkat kedelapan (8,0%). Partisipasi mereka mencapai 19,9%. Sedangkan untuk pabrikan Jepang, Panasonic menduduki peringkat ketujuh dalam penjualan dan keenam dalam pengiriman, terutama berfokus pada penjualan sel silinder Tesla.

5. Dibalik tren peningkatan pembayaran

Perusahaan keuangan dan perbankan telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam pembelian penyediaan layanan back-end (BNPL) yang berkelanjutan. Meskipun perusahaan keuangan menunjukkan pertumbuhan yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding investasi atau pencairan perusahaan keuangan BNPL per Juli 2024 sebesar Rp7,81 triliun atau meningkat 73,55% year-on-year (YoY). Di sisi lain, pembayaran kredit produk perbankan per Juli 2024 mencapai Rp18,01 triliun atau tumbuh 36,66% year-on-year.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penanaman Modal Indonesia (APPI), Suandi Wiratno menjelaskan, peran BNPL sebenarnya sudah lama dimainkan oleh perbankan. Bank akan mulai meluncurkan pembayaran pada akhir tahun 2023, dipimpin oleh Bank Mandir dan Bank BCA.

“Jangan bandingkan kami dengan bank,” kata Suandi kepada Bisnis, Selasa (10/09/2024).

Ia menemukan beberapa perbedaan di antara keduanya. Bank sudah memiliki produk agunan tanpa jaminan, seperti kartu kredit, yang pada dasarnya merupakan praktik dimana orang membeli sesuatu secara mencicil. Ada banyak cara untuk berpindah bank.

Sebaliknya, perusahaan keuangan BNPL baru masuk pada tahun lalu. Saat pertama kali dimulai, hanya ada satu atau dua pemain dan terus berkembang. Namun perusahaan pembiayaan yang bermain di BNPL masih belum banyak, setidaknya terdapat sembilan perusahaan dari 147 perusahaan keuangan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA