Bisnis.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyetujui permintaan perubahan skema kontrak bagi hasil empat blok migas yang dioperasikan PT Pertamina Hulu Energy (PHE) dari total sharing menjadi cost recovery. 

Keempat lapangan migas tersebut antara lain blok Offshore Southeast Sumatra (OSES), Offshore Northwest Java (ONWJ), Ataka, dan Tuban East Java. 

Arifin dalam pertemuan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Jakarta mengatakan, “Setelah [kami pertimbangkan kenaikan biaya, kami akan tanya kepada bapak/ibu, kalau diberikan kepada bapak/ibu, berapa (produksi) yang mau diberikan.” , Kamis (20/6/2024). 

Perjanjian migrasi kontrak tersebut akan memasukkan biaya operasional migas dalam perkiraan anggaran cost recovery atau tahun depan. 

Arifin telah meminta tambahan anggaran sebesar US$8,5 miliar hingga US$8,7 miliar sebagai tanggapan kepada Komite Energi DPR (DPR) bidang migas untuk menentukan energi dan asumsi-asumsi utama. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BPRS) Tahun 2025, sektor sumber daya mineral telah disampaikan pada Rabu (19/6/2024) kemarin. 

Arifin mengatakan, usulan tambahan anggaran cost recovery harus mengakomodasi beberapa perubahan kontrak bagi hasil PHE pada tahun depan. 

Meski begitu, Arifin menegaskan Kementerian memerlukan rencana produksi yang lebih agresif dari PHE setelah pengalihan kontrak disetujui. 

“Kami sedang berpikir untuk memindahkan lapangan Pertamina secara khusus karena kami tidak bersedia memindahkan seluruh divisi,” ujarnya. 

Di sisi lain, dia mengatakan kementerian sedang mengkaji usulan perubahan perjanjian bagi hasil Blok Rocan. Menurut dia, Pertamina telah melakukan pengeboran ekstensif di salah satu tambang pendukung lift minyak. 

Posisi Rokan masih dievaluasi, ujarnya. 

Seperti disebutkan sebelumnya, permohonan pengalihan Dirjen PHE Khalid Saeed Salim ke program kontrak telah dibahas dengan pemerintah sejak tahun lalu. Namun, kata Chalid, usulan resmi tersebut baru diajukan awal tahun ini.  

Pembahasannya sudah lama, tapi baru diresmikan pada awal tahun, kata Chalid, Rabu (13/3/2024) saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta. 

Permohonan Chalid untuk mengalihkan rencana perjanjian bagi hasil adalah untuk mendukung perekonomian pertambangan lama.   

“Banyak sekali: ekonomi, dan sebagainya,” kata Shalid. 

Di tahun Pelaksanaan belanja hingga April 2024 telah mencapai US$2,12 miliar atau 25,7% dari total anggaran Belanja yang ditetapkan tahun ini sebesar US$8,25 miliar.  

Sementara itu, Komite VII DPR RI menyepakati anggaran pemulihan belanja tahun 2025 berkisar antara $8,25 miliar hingga $8,5 miliar. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel