Bisnis.com, Jakarta – Wakil Ketua Komite

Dolphy berpendapat formulasi vaksin PMN untuk bank tanah belum terlalu mendesak. Oleh karena itu pihaknya menolak keras usulan tersebut.

“(PMN tidak disetujui) dan kami katakan di hadapan Menteri Keuangan bahwa kami tidak setuju. Itu belum mendesak,” ujarnya saat ditemui DPR RI, Selasa (7 Februari 2024).

Dolphy tidak begitu jelas dalam hal ini. Ia pun enggan menjawab alasan Bank Tanah membatalkan rapat dengar pendapat umum (RDP) dengan Panitia ke-11 DPR hari ini.

Pak Dolphy sebelumnya mengungkapkan, partainya menolak usulan PMN untuk mendirikan badan bank tanah pada tahun 2022. Saat itu, Otoritas Perbankan Tanah diusulkan mendapat suntikan modal masyarakat senilai Rp 500 miliar.

“Untuk bank tanah, kami usulkan untuk dikeluarkan dari permohonan pendalaman dalam artian kami tidak setuju untuk mengalokasikan bank tanah pada tahun 2024 sebelum masalah ini mendapat kejelasan,” tegasnya.

Informasi lebih lanjut pada Rapat Kerja Komite Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pemberian Modal Awal (Raker). Dalam PP ini, Bank Tanah mendapat modal awal senilai Rp2,5 triliun.​

Dalam rapat kerja tersebut, Sri Mulyani mengusulkan pemberian PMN tunai sebesar Rp1 triliun kepada bank tanah dan PMN nontunai berupa enam bidang tanah senilai Rp265 miliar.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otoritas Bank Tanah Perman Natatmaja mengatakan pihaknya menargetkan hak pengelolaan baru (HPL) seluas 23.000 hektare hingga 2024.

“Mudah-mudahan kita ingin seperti Otoritas Bank Tanah Indonesia seperti di Singapura dan negara lain. Tentunya dengan adanya bank tanah akan memudahkan investor dan memberikan kepastian hukum bagi pembebasan tanah,” kata Perman.

Sedangkan total lahan yang dikelola bank tanah saat ini dilaporkan seluas 18.758 hektar (Ha). Dengan demikian, jika tujuan tersebut tercapai maka luas pengelolaan lahan Bank Tanah diperkirakan mencapai 41.758 hektar pada akhir tahun 2024.

Namun Perman tidak merinci lokasi lahan baru yang dibidik bank tanah tersebut. Namun, dia mengatakan perluasan pengelolaan lahan bank tanah tersebut akan dilakukan di 31 lokasi di Indonesia.

“Kalau izin Pak Menteri, kita bisa bebaskan 23.000 hektare, tapi sebagai negara masih kecil. Indonesia punya 31 titik,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel