Bisnis.com, JAKARTA — Adopsi sistem pembayaran digital dengan metode Quick Response Code Indian Standard (QRIS) semakin meningkat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Lalu bagaimana dengan penerapan QRIS di tingkat regional?

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mencatat sekitar 60 persen anggotanya sudah beralih ke transaksi digital. Eric Hidayat, Ketua Umum HIPPI, mengatakan masih ada 40% yang belum sepenuhnya bermigrasi ke QRIS karena kurangnya infrastruktur dan literasi digital.

“[40%] Ini didominasi oleh media, khususnya media daerah,” kata Eric dalam keterangan resmi, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, langkah digitalisasi transaksi sudah baik dan sangat mudah karena efisien serta dapat memudahkan pemilik usaha dan pembeli.

Namun, dia tidak memungkiri tantangan infrastruktur, ketersediaan, dan kualitas teknologi jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia.

“Kemudian literasi digital masyarakat, pemahaman serta kemampuan dalam menggunakan teknologi digital masih rendah. Lalu ada kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dan transaksi digital,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Eric, transaksi digital memberikan dampak positif seperti transaksi lebih mudah dan cepat. Hasilnya, pencatatan transaksi menjadi lebih transparan dan terstruktur, sehingga mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas dan pengiriman.

QRIS menyediakan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau. Namun, transaksi digital memiliki kelemahan yaitu menimbulkan ketergantungan yang dapat menjadi masalah jika muncul masalah teknis. Dampak negatif lainnya adalah risiko kehilangan data dan penipuan digital.

“Selain itu, masyarakat yang belum melek digital atau memiliki akses terhadap teknologi bisa saja tertinggal,” jelas Eric.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana meningkatkan literasi digital di seluruh Indonesia dengan memperluas infrastruktur internet, meningkatkan kualitas, dan memberikan pendidikan dan pelatihan ekstensif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

HIPPI memberikan catatan mengenai peningkatan penggunaan QRIS, yakni memperkenalkannya ke lebih banyak sektor dan wilayah. Memfasilitasi pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi dunia usaha serta melakukan kampanye edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS.

Indra, seorang profesional dan manajer kunci di PT Trans Digital Cemerlang (TDC), mengakui pangsa pasar transaksi digital, khususnya penggunaan QRIS untuk UKM dan pedagang kecil, sangat besar.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh signifikan hingga mencapai 226,54% pada Juni 2024 dan menjangkau 50 juta pengguna.

Sedangkan pada Juni lalu, jumlah merchant yang menjual produk/jasanya secara offline dan online mencapai 32,71 juta. Jumlah tersebut bertambah 32,25 juta pedagang dibandingkan Mei lalu.

“Data ini menunjukkan kampanye transaksi digital sedang berlangsung yang berarti toko-toko mulai merasakan manfaat QRIS dalam transaksi pembayaran yang sangat positif bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Indra mengatakan, seluruh pemangku kepentingan dan perusahaan yang terlibat dalam transaksi digital harus mendapat perlakuan yang sama dan harus dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Menurutnya, BI tidak bisa berdiri sendiri dalam mengkampanyekan transaksi digital di seluruh tanah air. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyampaian sistem perdagangan digital untuk berpartisipasi dalam kampanye ini. 

Ia mencontohkan inovasi yang dilakukan perusahaannya, antara lain bantuan finansial untuk produk billing QRIS Posku Lite untuk UKM, workshop pemasaran digital, seminar, dan insentif mitra lainnya. Beberapa di antaranya bekerja sama dengan UKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan banyak tempat lain yang tergabung dalam Asosiasi Tamado Group di Sumatera.

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan BI pada tahun 2014,” lanjutnya.

Beliau menyampaikan pentingnya memberikan pelatihan dan nasihat keuangan kepada UKM, terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan keuangan adalah alat utama bagi UKM untuk memantau kinerja keuangan, arus kas, dan pelaporan pajak.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA