Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pendapatan Negara yang merupakan salah satu Asta Cita karya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dibatalkan total. 

Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan, rencana pemisahan tersebut sangat berbelit-belit dan memakan banyak waktu. 

Dalam jangka pendek, pembukaan BPN dikhawatirkan akan mengganggu penerimaan negara. 

“Kami khawatir proses ini sangat memperlambat kinerja penerimaan negara dalam jangka pendek,” ujarnya, Jumat (18/10/2024). 

Anggawira yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mengatakan, usulan pembentukan Badan Pendapatan Negara (BPN) merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan efisiensi anggaran. pengelolaan. 

Sebelumnya, Angga menjelaskan, pernyataan Sri Mulyani soal pembatalan pembentukan BPN hanya gambaran kondisi saat ini. Kedepannya masih ada peluang lagi untuk mengembangkan BPN. 

“Saat Sri Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan, tentu akan ada lebih banyak pembahasan mengenai penerapan strategi tersebut,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Rencana pembangunan BPN juga dinilai masih utuh. Meski demikian, Angga menegaskan perlu adanya waktu untuk melakukan penyesuaian melalui pembahasan antara Prabowo dan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

Padahal, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sebelumnya menyebut pembentukan BPN bisa menjadi solusi peningkatan pendapatan negara. Pasalnya, saat ini hampir 50% APBN digunakan untuk membayar utang. 

Drajad mengatakan, alokasi belanja sebesar Rp3.621,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih belum cukup untuk membiayai tahun pertama Prabowo-Gibran. 

Sementara itu, pemerintah mempunyai kewajiban membayar utang jatuh tempo dan bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp 1,353 triliun atau setara dengan sekitar 45% dari total pendapatan tahun depan sebesar Rp 3.005,1 triliun. 

“Fiscal space-nya di mana? Nah jawabannya kita lewat BPN,” ujarnya dalam Katadata: Dialog Kebijakan Masa Depan Indonesia di Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel