Bisnis.com, JAKARTA – China mengatakan kepada para eksekutif Wall Street bahwa mereka akan melanjutkan reformasi pasar modal dan membuka sektor keuangannya bagi asing.​

Selain itu, mereka juga akan mendukung Hong Kong dalam memperkuat kredibilitasnya sebagai pusat keuangan dunia.

Janji para pembuat kebijakan Tiongkok pada KTT Investasi Pemimpin Global ketiga di Hong Kong muncul di tengah ketegangan geopolitik menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS berikutnya dan melambatnya pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Reuters mengutip Zhu Hexin, wakil gubernur Bank Rakyat Tiongkok dan direktur Administrasi Devisa Negara, yang mengatakan pada Selasa (19), “Kami akan menciptakan lingkungan bisnis komprehensif yang kondusif bagi investor asing dan pemimpin bisnis yang datang ke Cina.” /2024).​

Ia mengatakan, pihaknya membuka tangan terhadap investor asing. Mereka dipersilakan untuk datang ke daratan dan berpartisipasi dalam keberhasilan pembangunan ekonomi Tiongkok.

Wu Qing, ketua Komisi Sekuritas dan Berjangka, mengatakan bahwa negara saya akan mencabut pembatasan investasi dan menerapkan langkah-langkah dukungan sambil memperkuat reformasi pasar modal.

Wakil Presiden Tiongkok He Lifeng menambahkan bahwa pemerintah juga akan mendukung banyak perusahaan Tiongkok berkualitas tinggi untuk mencatatkan dan menerbitkan obligasi di Hong Kong.

He Lifeng mengatakan langkah-langkah stimulus baru-baru ini diterapkan secara bertahap dan pasar Hong Kong juga mendapat manfaatnya. Dia mengatakan Beijing akan membantu mendukung lembaga keuangan Tiongkok dalam memperluas bisnis mereka di Hong Kong.

“Kami akan meningkatkan penerbitan obligasi pemerintah secara rutin, terus meningkatkan skala penerbitan di Hong Kong, dan mendukung Hong Kong dalam mengkonsolidasikan statusnya sebagai pusat perdagangan keuangan global,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Dukungan ini datang ketika masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan sedang ditinjau ulang. Status Hong Kong sebagai pusat keuangan global telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir sejak Beijing memperkenalkan undang-undang keamanan nasional pada tahun 2020.​

Pemerintah negara-negara Barat mengatakan hal ini merusak kemerdekaan kawasan, namun para pemimpin Tiongkok mengatakan penting untuk memulihkan ketertiban setelah protes besar-besaran pro-demokrasi pada tahun 2019.

Pengadilan Tinggi Hong Kong pada hari Selasa menjatuhkan hukuman hingga 10 tahun penjara kepada 45 aktivis pro-demokrasi dalam kasus penting keamanan nasional yang telah merusak gerakan pro-demokrasi di kota tersebut dan menuai kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Pada saat yang sama, pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) dan dihadiri oleh para CEO perusahaan besar Wall Street seperti Citigroup, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel