Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan Departemen Pendapatan Negara (BAKN) telah melaporkan tarif pemotongan minuman beralkohol (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025. sebuah cerita Menurut Askolani, masih ada bukti bahwa permintaan RHDG dan implementasinya bergantung pada situasi perekonomian dan keputusan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Ini hanya rekomendasi, keputusan akhir tahun depan tergantung pemerintah,” kata Askolani kepada wartawan usai rapat kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan Bidang Produk Tembakau (CHT), Selasa (10/9/2024).

Askolani, Asisten Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, tidak mengomentari alasan penetapan tarif 2,5% tersebut, namun mengatakan PRB telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari permintaan tersebut. Keputusan akhir, menurut dia, ada di pemerintahan baru atau menteri keuangan baru.

Sementara itu, Ketua BAKN Wahu Sanjaya mengatakan meski harga 2,5% tergolong murah, pihaknya ingin mendorong pengurangan konsumsi minuman manis.

“Kalau menurut kami minimal 2,5%. Saya pribadi ingin kurang dari 10% karena kami ingin mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi minuman manis,” kata Wahyu usai pertemuan.

Wahyu memastikan kenaikan harga tersebut tidak akan berdampak pada industri minuman beralkohol. Namun kami berharap pembayaran ini menjadi salah satu cara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menunjukkan peran DPR dalam melakukan penyidikan.

Sementara Wakil Menteri Keuangan II Thomas Jiwandono yang ditunjuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menghindari pertemuan usai kepergiannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati mengisyaratkan pemerintah akan menerapkan keluarnya MBDK pada tahun depan. Rencana tersebut akan diserahkan ke Komisi XI DPR untuk mendapat persetujuan.

“Harga rokok akan terus berlanjut, harga minuman beralkohol akan diberlakukan sejalan dengan tujuan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan prevalensi diabetes, bahkan pada anak-anak,” kata Shri Mulyani dalam rapat Komisi XI akhir bulan lalu.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA