Bisnis.com, Jakarta – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal membeberkan pekerjaan rumah (PR) Joko Siswanto sebagai Ketua SKK Migas yang baru.

Moshe menilai poin utama yang disampaikan Joko adalah soal ekstraksi minyak yang masih kurang. Padahal, SKK Migas menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada tahun 2032.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi minyak Indonesia saat ini sebesar 600.000 BOPD.

Sedangkan konsumsi minyak bumi Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Artinya Indonesia masih mengimpor minyak sebesar 1 juta BOPD.

“Jika kita ingin mencapai 1 juta barel minyak pada tahun 2032, maka harus mulai ditingkatkan sekarang. Karena perlu ditingkatkan setidaknya untuk mencapai 1 juta barel pada tahun 2032, [ekstraksi minyak] perlu meningkat sebesar 8% per tahun,” kata Musa kepada Bisnis, Jumat (11/8/2024).

Padahal, Moshe menyebut target kenaikan minyak sebesar 1 juta BOPD bisa dicapai. Namun harapan tersebut mungkin tidak akan terwujud pada tahun 2032 jika realisasi oil boom terus berlanjut seperti saat ini.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah harus memiliki terobosan yang mampu menghasilkan kebijakan yang revolusioner. Apalagi Indonesia masih memiliki cadangan yang belum optimal.

Moshe mengingatkan pemerintah tidak hanya menerapkan kebijakan progresif seperti meningkatkan porsi Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam skema distribusi bruto. Ia menilai kebijakan ini tidak membuat investasi menjadi menarik.

Menurut dia, pemerintah bisa menganugerahkan lapangan tersebut sebagai kontrak bagi hasil (PSC). Moshe menyebutnya sebagai kebijakan revolusioner.

PSC merupakan skema yang dijalankan oleh pemerintah dan KKKS pada level yang sama. Dia menekankan, sebaiknya PSC diterapkan, bukan Kerja Sama Operasi (KSO) atau Sumur Ideal.

Moshe mengatakan pemerintah harus tetap memberikan pemilu kepada KKKS. Menurut dia, KKKS harus diberikan dua opsi jika terjebak bekerja di Wilayah Kerja (WK).

Pilihannya ada dua, yakni tetap menggarap target produksi atau mengembalikan izin ke pemerintah.

“Apa gunanya kembali ke pemerintah? Pemerintah bisa mengembalikannya ke investor yang berkontrak PSC, bukan KSO. Lalu bagaimana? Jadi yang membutuhkan adalah investor besar, yang lebih berat,” jelas Moshe.

Ditambahkannya, dengan dua opsi di atas, KKKS akan lebih disiplin dan serius dalam mengerjakan WKnya.

“Yah, itu revolusioner, dan seketika semua orang [KKKS] panik, haruskah mereka melakukannya atau memberikan (izinnya) lagi,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Kamis (7/11/2024) melantik Joko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas.

Bahlil langsung mengingatkan Joko akan beberapa tugas, terutama terkait mendorong peningkatan ekstraksi migas.

“Saya minta Pak Joko yang baru dilantik menyelesaikan ini. Itu tugas utama bapak/ibu,” kata Bahlil saat membuka acara di Kementerian ESDM di Jakarta.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel