Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp 1.650 triliun pada tahun ini, namun mencapai target tersebut diperkirakan tidak akan mudah karena banyak permasalahan di dalam negeri.

Kepala Pusat Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengungkapkan banyak alasan mengapa investor enggan berinvestasi di Indonesia. Salah satu kendala utamanya adalah peraturan yang sering berubah, terutama terkait peraturan impor yang tersebar luas, namun tidak memberikan perlindungan terbaik bagi pengusaha lokal, khususnya bahan baku.

“Produk hilir kena impor ilegal, sedangkan produk hulu tidak dilindungi impor sehingga kurang diminati investor,” kata Andry kepada Bisnis, Minggu (28/7/2024).

Ia menambahkan, pasar Indonesia dapat menghidupkan kembali industri dalam negeri jika keamanannya ditingkatkan sehingga dapat menarik minat investor.

Kendala lainnya adalah kecepatan saluran yang terhambat peraturan pemerintah. “Kecepatan arusnya terpengaruh karena ada yang memberikan insentif besar, ada pula perusahaan yang memberikan disinsentif,” jelasnya.

Ego sektoral juga menjadi masalah, meski ada sistem pengiriman jaringan tunggal (OSS), integrasi antar perusahaan kurang baik karena preferensi masing-masing. Menurut Andry, tujuan ekonomi merupakan tanggung jawab seluruh dunia usaha, tidak hanya Badan Bersama Kementerian Keuangan/Investasi (BKPM).

Andry juga mengatakan, insentif finansial tidak diberikan oleh Kementerian Keuangan, melainkan lembaga lain seperti Kementerian Perindustrian yang memberikan insentif untuk merenovasi mesin-mesin baru. Di sisi lain, banyak faktor yang memisahkan investasi, seperti izin lingkungan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) dalam investasi.

Contoh lainnya adalah fasilitasi larangan dan pembatasan yang dilakukan Kementerian Perdagangan, seperti pembatalan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/2023 yang mengakhiri investasi di industri petrokimia. “Rencana investasi di industri petrokimia menjadi batal akibat perubahan kebijakan ini,” kata Andry.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, investasi sebesar Rp 1.650 triliun diperkirakan akan sulit pada tahun ini.

Simak berita dan artikel di Google News dan WA Channel