Bisnis.com, Jakarta – Thailand berupaya mengatur industri ganja yang berkembang pesat melalui undang-undang (UU).
Hal ini berpotensi mengesampingkan rencana untuk membalikkan kebijakan dekriminalisasi ganja yang terkenal buruk setelah menghadapi tentangan dari koalisi yang berkuasa, yaitu Perdana Menteri Serta Tovisin.
“Pemerintah akan membahas rencana penyusunan undang-undang untuk mengatur industri ganja dan penggunaan tanaman secara lebih luas; partai politik juga dapat mengajukan proyek mereka sendiri ke parlemen,” kata Anutin Charnweerakul, pemimpin partai Bomjaitai, kelompok terbesar kedua di Perdana Menteri Serta. Pemerintahan Tavisin menurut laporan Bloomberg, Selasa (23/07/2023).
Partai Bomjaitai yang dipimpin Anutin memimpin upaya dekriminalisasi yang dipimpin oleh pemerintah sebelumnya yang didukung militer ketika partai tersebut menjadi kampanye pemilu utamanya.
Meskipun rinciannya masih belum jelas, dukungan terhadap RUU industri ganja menandai berakhirnya rencana kontroversial Certa untuk mendekriminalisasi ganja hanya dua tahun setelah dekriminalisasi bersejarahnya.
Kebijakan tersebut kini diterapkan meski belum mendapat persetujuan dari Badan Narkoba.
Sebagai anggota dewan, saya berjanji akan memberikan suara menentang rencana ini, kata Anutin.
Sebelumnya diberitakan bahwa Perdana Menteri Thailand Serta Thawisin akan memberlakukan larangan penggunaan ganja untuk rekreasi pada akhir tahun 2024. Namun, pemerintah masih mengizinkan penggunaannya untuk tujuan medis.
Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan pada tahun 2018, diikuti oleh penggunaan rekreasi pada tahun 2022, dengan puluhan ribu toko ganja diperkirakan akan berkembang di industri ini, menurut laporan Reuters NAS. Tahun depan, $1,2 miliar
Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel