Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Dohir pun meminta pembatasan penggunaan bahan bakar dengan harga subsidi untuk membeli elpiji 3 kg.

Eric menyampaikan usulan di balik rencana pemerintah memperketat pembelian bahan bakar minyak (PPM) dengan harga bersubsidi yang berlaku mulai 17 Agustus 2024.

Menurut Eric, sisa dana bisa digunakan untuk mendukung program pemerintah lainnya melalui pengetatan belanja hibah. 

“Kami berharap bisa memproduksi gas tidak hanya untuk bahan bakar saja, karena impor LPG saat ini sangat tinggi,” kata Eric di acara TikTok Pos Aja! Di Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).

Namun, tambah Eric, kementeriannya masih menunggu persetujuan perubahan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014. 

Sementara itu, Perpres ini merupakan rujukan terbaru untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi, bertalite, dan solar. 

Ingat BBM itu lembaga, bukan pengambil kebijakan. Jadi kami sangat mendukung segera mendorong Perpres 191, ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marws) Luhut Binsar Bandjaitan mengatakan pembatasan akan dimulai pada 17 Agustus 2024.  

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran subsidi tepat sasaran. Implementasi kebijakan ini dihasilkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pertamina kini bersiap dengan memberikan subsidi yang tidak tepat. “Kita harapkan tanggal 17 Agustus sudah bisa kita mulai, dimana bagi yang tidak berhak mendapat subsidi bisa kita kurangi,” ujarnya dalam postingan di akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/). . 2024)

Hal itu dikatakannya mengingat defisit APBN hingga akhir tahun 2024 diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan belanja negara, sedangkan penerimaan negara kemungkinan masih belum tercapai.

Sekadar informasi, defisit PDB diperkirakan meningkat hingga Rp609,7 triliun atau setara 2,7% PDB pada akhir tahun. Perkiraan defisit tersebut meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) sebanyak 3 kg hingga akhir tahun ini akan melebihi alokasi APBN tahun 2024 atau alokasi tertinggi.

Otoritas Minyak dan Gas Bumi Hilir memperkirakan konsumsi shale gas bersubsidi akan mencapai 8,121 juta ton pada akhir tahun 2024. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan alokasi APBN 2024 sebesar 8,03 juta ton.

“Proyeksi kita prospeknya sampai tahun 2024 sebesar 8,121 juta ton, sedikit lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (29/5/2024).

Sedangkan pasokan LPG 3 kg periode Januari-April 2024 mencapai 2,68 juta ton atau 33,3% dari kuota yang disediakan dalam APBN tahun ini.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan pasokan LPG 3 kg setiap tahun sejak 2019 hingga 2022 dibatasi sebesar 4,5%. Namun terjadi tren penurunan pasokan sebesar 3,2% pada tahun 2022 hingga 2023.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel