Bisnis.com, JAKARTA – Investasi pemerintahan baru pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025 pada BUMN dan badan layanan umum (BLU) diperkirakan mencapai Rp 59,5 triliun.

Berdasarkan nota keuangan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, investasi pemerintah pada BUMN tahun depan ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan strategis, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, BUMN diharapkan berperan aktif dalam mempercepat pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan dan bidang lainnya sesuai prioritas pembangunan.

“Peran BUMN akan terus diperkuat dengan menarik pembiayaan yang inovatif namun tetap prudent,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Dalam RAPBN 2025, nilai investasi pemerintah pada BUMN dan BLU mencapai Rp 59,5 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2024 sebesar Rp 61,9 triliun. 

Sementara pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam meningkatkan leverage, sehat secara finansial, dan mempersiapkan operasional proyek dengan baik.

Beberapa sektor BUMN kemudian menjadi sasarannya. Di bidang infrastruktur, penyaluran PMN pada tahun 2025 difokuskan pada pembangunan berbagai sektor, termasuk perumahan. 

Pemerintah memberikan PMN kepada BUMN untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja BUMN dalam program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi masyarakat miskin.

Kemudian, sektor infrastruktur lain yang disasar PMN adalah transportasi dan ketenagalistrikan. Di bidang transportasi, PMN digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capex) fasilitas angkutan massal.

Kemudian di bidang ketenagalistrikan, PMN yang akan diberikan kepada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2025 akan digunakan untuk membiayai pengembangan proyek ketenagalistrikan di bidang transmisi dan distribusi.

Dalam RAPBN tahun 2025, pemerintah juga mengalokasikan investasi pada BLU yang ditujukan untuk bidang infrastruktur, pendidikan, kerja sama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah. 

Sebelumnya Kementerian BUMN mengajukan PMN 2025 dengan nilai Rp 44,24 miliar. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. 

Sedangkan pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi baru mencapai 4%. Sebanyak 16 BUMN diusulkan menerima PMN pada tahun 2025. 

Suntikan terbesar ditujukan kepada PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan menerima PMN senilai Rp 3,61 triliun pada tahun 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu ada Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan Rp 3 triliun. 

Sedangkan PMN sebesar Rp 28,2 triliun dialirkan ke tiga perusahaan pelat merah yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). 

Rinciannya, Hutama Karya atau HK mendapat suntikan modal pemerintah sebesar Rp 18,6 triliun untuk pembangunan Tol Trans Sumatera. Sedangkan IFG mendapat dana Rp3,6 triliun dari lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapat Rp6 triliun.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel