Bisnis.com, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemindahan ibu kota sesuai keinginan rakyat dinilai kurang tepat. Pengamat kebijakan publik menilai keputusan tersebut merupakan langkah politik dan tidak melibatkan masyarakat. 

Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trishakti, menilai keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah keputusan rakyat. Untuk mengambil keputusan rakyat tidak hanya didasarkan pada keputusan DPR yang menurut mereka masih mewakili keputusan kelompok tertentu.

“Jadi harus ada sejumlah petisi atau sesuatu yang bisa menampung pendapat masyarakat, kalau itu keputusan rakyat. Diskusi sedang berlangsung apakah ada urgensi pemindahan ibu kota. Jadi DPR di sana yang memperkuatnya. Masalahnya hampir semua keputusan di Indonesia bersifat politis, kata Trubus kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024). 

Ia menjelaskan betapa kepentingan kelompok atau individu Indonesia dirugikan ketika pemerintah memutuskan keluar dari Timor Leste. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi di era Jokowi.

Trubus mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia masih perlu diperbaiki, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan pemukiman kembali IKN, partisipasi masyarakat masih minim dan belum bisa dikatakan bahwa pemukiman kembali merupakan keinginan masyarakat. 

Indikasi lain bahwa proyek tersebut tidak atas kemauan masyarakat adalah pembangunan yang terfokus pada istana. Menurutnya, jika IKN memang diinginkan masyarakat, maka yang dibangun adalah infrastruktur dasar. 

“Ada juga kasus pembangunan paksa. Sekalipun pemerintah sedang membangun istana, prioritas harus diberikan kepada pendukungnya. Apakah ini untuk kepentingan umum? Jawabannya belum, kata Trubus. 

Apalagi, kata Trubus, jika Jokowi ingin meneruskan gagasan presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebaiknya IKN dibangun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga berbatasan langsung dengan Malaysia. 

“Jangan anggap keputusan DPR sudah final. Pemindahan ibu kota itu strategis sehingga perlu persetujuan masyarakat,” kata Trubus.  

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Keputusan ini bukan hanya keputusan Jokowi. 

Jadi ini bukan hanya keputusan Presiden, tapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili seluruh anggota DPR di Jakarta. Supaya tidak ada salah paham kalau ini proyek Presiden Jokowi ya, kata Jokowi saat membuka acara. . Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2024 Istana Negara, IKN, Rabu (25/9/2024). 

Presiden Jokowi menegaskan, IKN Nusantara merupakan jawaban atas gagasan yang sudah lama digagas Presiden Soekarno dan dilanjutkan Presiden Soeharto.

Setelah melalui kajian mendalam, Jokowi mengatakan Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur akhirnya terpilih sebagai lokasi ibu kota baru, keputusan yang didukung oleh 93 persen anggota DPR.

Jokowi juga mengaku khawatir jika ada tamu negara yang memuji keindahan Istana di Jakarta. Sebab, istana ini dibangun oleh penjajah Belanda.

“Iya bagus, indah, tapi saya tidak akan melanjutkan, tapi apa itu jajahan Belanda, di Jakarta, Bogor, Jogja, semua bangunan kolonial Belanda, peninggalan kolonialisme Belanda,” kata Jokowi.

Ia mengaku senang melihat antusias masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan IKN Nusantara. Ia mengajak masyarakat yang berkunjung ke IKN untuk berfoto di Poros Nasional, salah satu lokasi ikonik di ibu kota Indonesia.

“Tapi kalau mau fotonya bagus ambil di poros nasional, semua bisa dilihat. Jadi dari sini ke poros nasional,” ujarnya.

Presiden juga kembali menegaskan, pemindahan ibu kota negara ke nusantara bukan sekedar langkah fisik, namun juga transfer ide-ide baru dan semangat untuk menjawab tantangan global. 

“Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita ingin menjadi negara yang cepat,” pungkas Jokowi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel