Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan Bapak Mulyani Indrawati buka suara terkait isu pemotongan subsidi dan kompensasi energi, termasuk subsidi bahan bakar, pada tahun 2025. 

Bapak Mulyani mengatakan bahwa rencana untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah perthalite dan solar sangatlah luas. 

“Tidak terlalu [pemotongan], kita lihat saja, situasinya masih sangat besar, lalu kita lihat dari sudut pandang fraksi DPRK, lalu kita pertajam situasinya dan bahas dalam anggaran. [Bangar ].” ujarnya kepada wartawan di kantor. Kementerian Keuangan, Senin (27/5/2024).  

Mulyani menjelaskan bahwa partainya akan memperbaiki kebutuhan energi pemerintahan Prabowo setelah berdiskusi dengan DPRK sekitar tahun depan. 

Sementara itu, dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025 mencatat, reformasi subsidi energi dan kompensasi dapat menghemat anggaran hingga Rp67,1 triliun.  

Perkiraan tersebut didasarkan pada distribusi tahun lalu, kondisi nilai tukar, dan harga minyak aktual, kata kas negara. 

“Nanti kita lihat volumenya agar kita bisa disiplin dan tidak menaikkannya, tapi ini masih terlalu dini,” ujarnya. 

Rencana pemerintah untuk memastikan pengendalian yang adil terhadap subsidi dan kompensasi solar dan perthalite dapat dilaksanakan dengan memantau kategori konsumen, kata dokumen tersebut. 

Saat ini solar dan perlite dijual di bawah harga keekonomian sehingga kompensasinya harus ditanggung APBN. Penggunaan tenaga surya dan pertalite terus meningkat, dan beban subsidi serta pembayaran pun meningkat, dan rumah tangga kayalah yang merasakan dampaknya. 

Di sisi lain, polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan memimpin sekitar 32-57%. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi bahan bakar. Diperkirakan konsumsi solar dan perthalite dapat dikurangi sebesar 17,8 juta KL per tahun melalui pemantauan konsumen yang adil.

Diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2024 sekitar Rp500 triliun, subsidi energi dan nonenergi US$ 330 triliun atau 66,43% dari pagu.

Lihat Google News dan berita serta artikel lainnya dari WA