Bisnis.com, JAKARTA – Beredar informasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh DJP pasca dugaan kebocoran data perpajakan yang berisi informasi pribadi.

Beragam data pribadi tertera di sini, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, nomor telepon, email, nama Kantor Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP) hingga jenis wajib pajak.

Ada data yang diduga terkait identitas Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta beberapa pejabat tinggi seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. , Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. , serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Thahjanto.

Seorang hacker yang mengatasnamakan Bjorky mengaku mendapatkan data NPWP WNI dari sistem informasi DJP. Bjorka juga membagikan data ini di forum kejahatan online Breach Forums.

Untuk meyakinkan calon pembeli, Bjorka memberikan 10.000 sampel data wajib pajak yang salah satunya diduga milik Jokowi dan Sri Mulyani.

Perusahaan memperoleh sampel data ini berukuran 3,21 megabyte (mb). Tentu saja lima nama pertama yang muncul di sana adalah Jokowi, Gibran, Kaesang, Budi Arie, dan Sri Mulyani.

Pada Jumat (20/9/2024), Bisnis mencoba memverifikasi NPWP yang diduga milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Budi Arie melalui Klikpajak.id. Sebagai informasi, Klik Tax merupakan partner resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang dapat melakukan validasi NPWP secara resmi langsung dari server Direktorat Jenderal Pajak.

Saat Bisnis mengecek nomor mencurigakan di NPWP Jokowi, ternyata hasilnya sudah tidak aktif.

“NPWP Anda sudah tidak aktif atau sudah dinonaktifkan oleh DJP, jika ingin mengaktifkannya kembali kunjungi KPP terdekat,” tulis hasil pengecekan, Jumat (20 September 2024).

Pelaku usaha juga memverifikasi NPWP yang diduga milik Sri Mulyani dan Budi Arie di situs Klik Tax. Hasilnya sama, NPWP dinyatakan tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kasus lainnya, saat Bisnis mengecek NPWP yang diduga milik Gibran dan Kaesang, diketahui status NPWP tersebut dinyatakan aktif.

Bisnis kemudian mencoba memeriksa NPWP lain yang disebut milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastow. Akibatnya, kedua NPWP tersebut dinyatakan tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Namun NPWP yang diduga milik Farchan Noor Rachman disebut masih aktif. Farchan dikenal sebagai sosok dibalik media sosial Direktorat Jenderal Pajak alias Taxmin.

FYI, berdasarkan informasi yang dibagikan akun media sosial X @FalconFeedsio, Bjorka diduga melakukan jual beli data NPWP di Breach Forums. Bjorka memposting informasi penjualan tersebut pada Rabu (18 September 2024) pukul 01:08.

Data tersebut dijual seharga 10.000 USD atau sekitar Rp 153 juta. Total ukuran data adalah 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah kompresi.

“Pada contoh [data], Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anak bodohnya, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya, yang juga tidak berguna [Dalam sampel, Anda akan menemukan informasi pribadi .tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna], tulis Bjorka dalam postingannya, dikutip akun X @FalconFeedsio u Rabu (18/09/2024). ). ).

Bjorka menulis, data dalam dokumen tersebut memuat nama lengkap, Nomor Pokok Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Wajib Pajak. jenis. .

Namun, FalconFeeds mencatat bahwa keaslian klaim tersebut belum dapat diverifikasi.

Tanggapan Direktorat Jenderal Pajak terhadap penonaktifan NPWP diduga milik Jokowi.

Direktur Penasihat, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti menjelaskan, Klik Pajak yang merupakan tempat pengecekan NPWP merupakan aplikasi yang dikelola pihak lain.

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak belum bisa memastikan langsung hasil peninjauan NPWP tersebut, meski dalam situs disebutkan Klik Pajak merupakan mitra resmi DJP.

“Klik Pajak merupakan aplikasi yang dikelola pihak lain sehingga DJP tidak bisa mengkonfirmasi secara langsung. Untuk itu lebih tepat ditanyakan kepada pemilik aplikasi,” kata Dwi Bisnis, Jumat (20/09/2024) saat ditanya soal status NPWP yang diduga milik Jokowi sudah tidak aktif.

Menurut Dwi, pihaknya melakukan penyelidikan setelah seorang hacker bernama Bjork diduga menjual NPWP kepada DJP di forum peretasan.

“Data access log selama enam tahun terakhir tidak ada indikasi mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” kata Dwi.

Ia berpendapat, struktur data yang tersebar bukanlah struktur data terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.

DJP, lanjutnya, juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri untuk melacak dugaan jual beli orang NPWP.

Dwi juga mengatakan DJP akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan pengelolaan data dan sistem informasinya melalui peningkatan teknologi keamanan sistem.

DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak pada sistem informasi dan prasarana DJP serta akan terus berupaya meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak, ujarnya. (Annasa Rizki Kamalina)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel