Bisnis.com, Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) menilai kehadiran satelit Elon Musk di ruang angkasa rendah, Starlink, merupakan risiko bisnis baru bagi industri telekomunikasi.

Pemerintah sebaiknya menurunkan harga lelang primer untuk spektrum 700 MHz dan 26 GHz karena jumlah pelaku bisnis seluler saat ini sedang tinggi. 

Sekretaris Jenderal ATSI Marwan O Basir mengatakan kehadiran Starlink membawa risiko baru bagi industri ponsel. Alasannya adalah pasar Starlink dan pengguna seluler, yaitu pelanggan ritel, bertemu. Dengan harga bulanan Rs 750.000, Starlink menyediakan internet untuk pelanggan perkotaan dan pedesaan yang dilayani atau pasar potensial pengguna ponsel.

Jadi ada yang namanya kecelakaan industri. Dengan meningkatnya persaingan, Starlink menjadi ancaman. Marwan mengatakan, Senin (10/6/2024): Kami akan membaca harga pemerintah 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz. 

Marwan menambahkan, Starlink menimbulkan risiko besar bagi bisnis operator telekomunikasi di tengah tingginya tarif dari regulator industri telekomunikasi. 

Perlu diketahui, rasio biaya manajemen terhadap pendapatan operator seluler telah mencapai 12,3%, lebih tinggi dari standar global yang hanya sebesar 7%. 

Kalau misalkan 700 MHz terus bertambah saat kita ingin membeli Starlink, maka nilai 700 MHz akan turun. Mengapa Anda mematok harga tinggi? Artinya, ketika pemerintah membuka peluang usaha kepada pihak lain, berarti justru merugikan dunia usaha lain, kata Marwan. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komen Kominfo) mengumumkan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz untuk jaringan 5G ditunda mulai awal bulan ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan, periode lelang reguler adalah antara akhir Juni hingga awal Juli 2024.

“Ada pembicaraan tentang [pelelangan yang sering terjadi]. Mungkin akhir Juni-Juli. Kita tunggu lelangnya, akhir bulan ini ya paling lambat awal Juli, kata Bodi usai rapat kerja Komisi DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/10). ) . . 6/2024).

Kali ini, Direktur Departemen Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Esmail mengatakan, lelang frekuensi tersebut masih menunggu persetujuan dan koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Keuangan. (Isi).

Namun Ismail mengatakan, lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tetap berjalan sesuai rencana sebelumnya, yakni Juni tahun ini.

“[Masalahnya] kita harus koordinasi dengan banyak lembaga seperti Kementerian Keuangan yang sedang kita diskusikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ismail mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima masukan dari Badan Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (BPKP) mengenai harga dasar atau harga cadangan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

“Saran itu diberikan dari BPKP. Nanti tidak dicantumkan dalam lelang,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana merilis tiga pita frekuensi 2,6 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz pada tahun 2025.

Danny Setivan, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan saat ini ketiga spektrum tersebut digunakan untuk layanan satelit, salah satunya untuk layanan televisi (TV).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel