Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati membantah anggaran pendidikan terdistorsi melalui transfer ke Dana Kecamatan dan Desa (TKDD) atau kini peralihan ke Kabupaten (TKD). 

Staf Khusus Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustin Prastowo mengatakan TKD merupakan rencana pengalihan, bukan program atau rancangan kegiatan. 

“Belakangan ini ada informasi seolah-olah alokasi dana pendidikan disalurkan oleh Dana Desa sehingga alokasinya disembunyikan, kalau tidak salah sasaran. Yang pasti itu tidak benar! Mengingat Senin (8 /7/ 2024) disorot di X @prastow. 

Prastowo menjelaskan, dana pendidikan sebenarnya dialokasikan melalui dana TKD Luar Kota, seperti Dana Hibah Umum (DLU), Dana Hibah Khusus (DAK) dan komponen lainnya. 

“Alokasi keuangan tidak ditentukan oleh Dana Desa dalam TKD. Desa kota dialokasikan untuk kebutuhan khusus lainnya sesuai kebutuhan desa.” 

Mengenai Peraturan Presiden (Perpres) no. 76 Tahun 2023 APBN 2024, total anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai Rp 665 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) senilai Rp241,4 triliun, TKD Rp346,5 triliun, dan Keuangan Rp77 triliun. 

Secara rinci, untuk TKD, pengalokasian anggaran organisasi melalui tiga skema. Pertama, DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp 212,1 triliun. 

Kedua, DAK senilai Rp132,1 triliun yang meliputi DAK Fisik Rp15,8 triliun dan DAK nonfisik Rp116,3 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus (Otsus) mencapai Rp2,2 triliun. 

Anggaran pendidikan tahun 2024 berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan infrastruktur pendidikan secara lebih tepat. Benefit yang diterima sebenarnya antara lain PIP, KIP, BOS dan bantuan pra operasi. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp258,2 triliun atau 38,8% dari pagu pendidikan pada Januari-Juni 2024 atau semester I/2024. 

“Rp258,2 triliun lebih tinggi 8,3% dibandingkan tahun lalu, baik dalam bentuk belanja pemerintah pusat maupun melalui transfer besar sebesar Rp156,7 triliun untuk dukungan operasional DAU, sekolah, dan PAUD,” ujarnya dalam rapat kerja Banggar DPR. Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024). 

Penyaluran melalui skema TKD mencapai Rp156,7 triliun yang digunakan untuk kebutuhan DAU pendidikan guna meningkatkan pelayanan dasar di daerah. 

Kemudian operasional sekolah untuk 43,6 juta siswa dan dukungan operasional PAUD untuk 6,2 juta siswa.

Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh meminta keberadaan Dana Desa dalam anggaran pendidikan. 

Muhammad Nuh berpendapat uang pendidikan sebaiknya hanya digunakan untuk pendidikan. Sedangkan mengacu pada pemaparan, tercatat 52% dana pendidikan dialihkan ke Dana Kecamatan dan Desa (TKDD).  

“Jujur saya sangat penasaran kapan Dana Desa dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Dan apa itu (/7/2024). 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel