Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan APBN 2025 atau periode pertama pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dipilih dengan defisit antara 2,45% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sri Mulyani memaparkan Kerangka Ekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Umum DPR RI, Senin (20/5/2024).

Defisit anggaran APBN tahun 2025 diperkirakan mencapai 14,59%-15,18% terhadap PDB, sedangkan pendapatan pemerintah diperkirakan mencapai 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB.

Oleh karena itu, defisit fiskal pada tahun 2025 diperkirakan berkisar antara 2,45%-2,82% PDB, kata Sri Mulyani, Senin (20/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan, untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah akan mendorong dana baru yang cerdas dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, APBN tahun 2025 dirancang untuk mengendalikan risiko utang pemerintah antara 37,98% hingga 38,7% PDB.

Seperti diketahui, dokumen KEM-PPKF merupakan dokumen yang digunakan sebagai kerangka penyusunan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan KEM-PPKF yang diselenggarakan Kementerian Keuangan akan menampung program kerja pemerintah baru, salah satunya program makan siang gratis.

Ia mengatakan, pemerintah telah membuka ruang anggaran sehingga tidak menutup kemungkinan program-program pemerintahan selanjutnya akan melalui penggunaan APBN 2025.

“Karena masih dalam rencana besar atau plafon besar, maka yang kami lakukan adalah memberikan ruang di anggaran agar rencana ini bisa terlaksana,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengatakan pemerintah akan terus berupaya menyiapkan posisi yang tepat agar program pemerintah ke depan bisa sesuai dengan APBN 2025.

Lihat berita dan artikel lainnya di website Google dan WA Channel